TERNATE, NUANSA – Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, menyampaikan tanggapan pandangan umum terhadap fraksi-fraksi DPRD Ternate terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2027.
Tauhid menyampaikan pandangan umum dari mekanisme pembahasan APBD sekaligus wujud pelaksanaan fungsi DPRD dalam memberikan masukan, perhatian, dan pengawasan terhadap arah kebijakan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah Kota Ternate sependapat bahwa penyusunan APBD harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. RAPBD Tahun anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Ternate tahun 2025–2029 dan RKPD tahun 2027, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan daerah, serta kemampuan keuangan daerah,” ujar Tauhid.
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi Partai Gerindra mengungkapkan penerjemahan agenda Asta Cita ke dalam program pembangunan daerah. Pemerintah sependapat bahwa prioritas pembangunan nasional perlu diselaraskan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah juga memahami catatan Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat mengenai ketepatan waktu penyampaian RAPBD.
“Kami mengakui bahwa penyampaian rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah,” ucapnya.
Ke depan, koordinasi dan pengendalian jadwal penyusunan APBD akan diperkuat, baik pada tingkat TAPD maupun perangkat daerah, sehingga seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara lebih tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengenai penguatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana menjadi perhatian Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan–Perindo, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat, pemerintah sependapat bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu upaya penting dalam memperkuat kemandirian dan kapasitas fiskal daerah.
Pemerintah menyadari bahwa Kota Ternate memiliki potensi ekonomi yang perlu terus dikembangkan, antara lain pada sektor perdagangan, jasa, pariwisata, perhotelan, restoran, parkir, serta pemanfaatan aset daerah.
Potensi tersebut harus dikelola secara lebih optimal melalui pembenahan pendataan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Optimalisasi PAD juga tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai upaya meningkatkan pungutan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Pemerintah berkomitmen agar pengelolaan pajak dan retribusi dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat serta keberlangsungan usaha, khususnya UMKM.
Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan, termasuk pengembangan Ternate i-PAD, perluasan pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai melalui QRIS, serta pembenahan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan–Perindo menyoroti keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam pencapaian target PAD. Karena itu, kata Tauhid, pemerintah sependapat bahwa optimalisasi pendapatan bukan hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang secara khusus menangani pendapatan, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Untuk itu, koordinasi dan evaluasi kinerja pendapatan antarperangkat daerah akan terus diperkuat. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi penerimaan yang sah, mengembangkan sektor yang menjadi tanggung jawabnya, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Pemerintah juga mencermati masukan fraksi-fraksi mengenai pemanfaatan ruang usaha, parkir, aktivitas UMKM, dan kegiatan ekonomi pada kawasan strategis. Pada prinsipnya, pemerintah mendukung tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, namun seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan usaha harus tetap memperhatikan ketentuan perizinan, ketertiban umum, serta mekanisme pemungutan pajak dan retribusi yang berlaku.
Berkenaan dengan pendapatan transfer, pemerintah memahami bahwa dinamika kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk penyesuaian alokasi dan mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), memberikan pengaruh terhadap ruang fiskal pemerintah daerah.
“Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kota Ternate untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan dan menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Tauhid.
Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat menyoroti sumber pendapatan daerah lainnya. Sehingga itu, pemerintah memastikan bahwa setiap komponen pendapatan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan lebih terperinci mengenai komponen dan dasar perhitungannya akan menjadi bagian dari pembahasan bersama DPRD sesuai dokumen resmi yang tersedia.
Terhadap pandangan fraksi-fraksi mengenai peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas belanja daerah, pemerintah juga sependapat bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat penyerapan, tetapi terutama dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Pengendalian belanja operasional akan terus dilakukan agar ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Sementara itu, belanja modal akan diarahkan pada kebutuhan yang memiliki urgensi tinggi, memberikan manfaat langsung, serta memperhatikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Ternate.
Terhadap perhatian fraksi-fraksi mengenai penanggulangan kemiskinan, stunting, dan pengangguran, pemerintah sependapat bahwa persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting akan terus diperkuat melalui sinergi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas layanan dasar, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sementara itu, pengurangan pengangguran akan didorong melalui pengembangan keterampilan tenaga kerja, penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan sebagai potensi ekonomi daerah.
Tauhid menambahkan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua. Karakteristik geografis Kota Ternate memerlukan kebijakan pembangunan yang memperhatikan keterjangkauan, konektivitas, dan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar, transportasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, drainase, penerangan jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan ekonomi masyarakat akan tetap menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan.
Pemerintah berkomitmen agar pembangunan tidak hanya terpusat pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Kota Ternate sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Di bidang pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, bahwa kedua sektor tersebut merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Mengenai belanja pegawai dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemerintah memahami perhatian fraksi-fraksi terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan aparatur dan ketersediaan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik.
Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, pemerintah tetap memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban pegawai serta ketentuan penganggaran yang berlaku. Terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai kemungkinan pembiayaan PPPK melalui APBN, pemerintah akan mencermati ketentuan resmi, mekanisme pelaksanaan, cakupan pegawai, dan waktu pemberlakuannya sebelum melakukan penyesuaian dalam penganggaran daerah.
Pertanyaan fraksi Golkar mengenai PPPK Paruh Waktu dan kemungkinan perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu mulai Januari 2027, pemerintah akan mengikuti kebijakan resmi pemerintah pusat terkait status kepegawaian dan mekanisme pembiayaannya. Prinsipnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen memastikan pemenuhan hak pegawai sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menghindari terjadinya penganggaran ganda.
Dengan ketentuan batas belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah memahami bahwa pengendalian belanja pegawai merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah.
Pada prinsipnya, pemerintah sependapat bahwa pengendalian belanja pegawai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja pembangunan. Namun, langkah tersebut tetap harus memperhatikan pemenuhan hak aparatur dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, investasi daerah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat permodalan BPRS Bahari Berkesan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui perluasan akses pembiayaan dan pengembangan UMKM di Kota Ternate.
Selanjutnya, terhadap pertanyaan dan perhatian fraksi-fraksi mengenai alokasi belanja hibah, pemerintah menegaskan bahwa pemberian hibah harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pemberian hibah harus memenuhi persyaratan, memiliki tujuan dan peruntukan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan agar belanja hibah dilaksanakan secara selektif, transparan, dan tepat sasaran. Adapun penjelasan lebih terperinci mengenai peruntukan dan komponen alokasinya akan disampaikan dalam pembahasan bersama DPRD, sehingga seluruh alokasi dapat dicermati berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia.
Mengenai penataan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya, khususnya Benteng Oranje, Lapangan Ngara Lamo, dan Dodoku Ali, Pemerintah Kota Ternate memandang bahwa kawasan tersebut merupakan bagian penting dari identitas, sejarah, dan warisan budaya daerah yang harus dijaga kelestariannya.
“Pemanfaatan kawasan cagar budaya harus dilakukan secara tertib dan terencana, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi. Karena itu, kejelasan tata kelola, pembagian kewenangan, perizinan, dan pengawasan menjadi hal penting yang harus diperhatikan,” tegas Tauhid.
Kemudian, terkait usulan pembentukan Badan Pengelola Cagar Budaya Kota Ternate, pemerintah akan mengkaji kebutuhan dan bentuk kelembagaan yang paling tepat dengan memperhatikan ketentuan di bidang pelestarian cagar budaya, pengelolaan barang milik daerah, serta kewenangan instansi terkait. (udi/tan)
