TIDORE, NUANSA – Suami Lurah Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, berinisial S dipolisikan atas dugaan tindak kekerasan dan main hakim sendiri (eigenrichting) yang dialami para korban. Oknum dosen tersebut diduga mencekik seorang ibu berinisial E dan membanting adik korban berinisial A berusia 16 tahun.
Laporan ini dilayangkan tim kuasa hukum korban dari Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Trust Maluku Utara ke SPKT Polresta Tidore Kepulauan. Laporan tersebut telah diterima sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor STPL/89/XI/2026/SPKT tertanggal 9 November 2026.
Peristiwa ini diduga dipicu oleh kritik yang disampaikan korban Budi H Fabanyo terkait kualitas pelayanan publik oleh Lurah Toloa. Adapun peristiwa penganiayaan dan pengrusakan rumah terjadi pada Kamis (6/11) sekitar pukul 08.30 WIT. Terduga pelaku berinisial S yang merupakan suami dari Lurah Toloa bersama sejumlah warga lainnya mendatangi kediaman korban di RT 07/RW 04 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan.
Dalam aksi tersebut, S diduga menganiaya adik korban berinisial A berusia 16 tahun dengan membanting adik korban dari ruangan tengah sampai ruangan tamu karena berupaya melerai ibunya yang sedang dicekik leher oleh terduga pelaku atau oknum dosen ini.
“Tindakan terduga pelaku tidak hanya melayangkan pukulan berulang kali pada wajah dan mencekik leher ibu korban, tapi telah merusak atau memecahkan jendela rumah beserta sejumlah barang di dalam rumah,” ujar kuasa hukum korban, Suarez Yanto Yunus, Rabu (11/11).
Sebelumnya, aksi kekerasan berawal dari penyampaian kritik korban atas sikap lurah yang diduga tidak mau melayani korban selama menjadi lurah.
“Setelah terduga pelaku melakukan tindakan main hakim sendiri, terduga pelaku sempat mencoba memberikan uang sebesar Rp5 juta sebagai bentuk perdamaian. Namun, pihak korban merasa perdamaian yang dilakukan seketika itu di Polres Tidore bukan atas dasar keinginan korban untuk berdamai, sebab korban dan keluarganya merasa trauma dan tertekan sehingga tidak memiliki kehendak bebas untuk berpikir secara matang. Karena itu, para korban bersepakat untuk mengembalikan uang dimaksud kepada Ibu Lurah Toloa di Polresta Tidore Kepulauan,” jelas Yanto.
Ia menyebut, peristiwa ini menambah rentetan aksi kekerasan yang dialami oleh Budi H Fabanyo. Di mana, pada 5 Oktober 2026 lalu, Budi juga pernah menjadi korban pengeroyokan oleh dua pemuda Kelurahan Toloa berinisial R dan A yang menyebabkan korban harus menjalani perawatan medis selama empat hari di RSUD Tidore Kepulauan dan telah dilaporkan ke Polsek Tidore.
Tim kuasa hukum menilai korban telah mengalami kekerasan yang berulang (Re-victimization) dari berbagai pelaku yang berbeda di lokasi yang sama, mulai dari oknum inisial R dan A pada 5 Oktober 2026 hingga 6 November 2026 yang dilakukan oleh oknum dosen inisial A, yang merupakan suami dari Lurah Toloa.
“Kami kuasa hukum para korban menegaskan sejumlah poin hukum terkait kasus a quo yakni terhadap perbuatan yang dilakukan oleh oknum terduga pelaku pengeroyokan kepada korban Budi H Fabanyo yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 2026 yang dilakukan oleh oknum R dan A di Toloa dan telah dilaporkan pada Polsek Tidore Selatan dapat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana kekerasan/pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 262 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Bahwa terhadap perbuatan pidana yang terjadi pada hari Kamis malam adalah bermula dari kritik yang disampaikan korban Budi H Fabanyo kepada Lurah Toloa sehingga berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami dari Lurah Toloa yang merespons kritik dimaksud dengan mendatangi rumah korban tanpa menanyakan kejelasan langsung melakukan kekerasan kepada para korban (ibu dan anak) yang sedang berada di rumah dan merusak jendela serta kamar korban, maka dari itu tindakan Lurah Toloa yang tidak terima dengan kritik sehingga telah menggerakan suaminya melakukan kekerasan kepada para korban, maka dapat dianggap sebagai bentuk penyertaan melakukan tindak pidana, sebab tedapat kesepahaman atau meeting of mind antara Lurah Toloa sebagai actor intelectualis dan suaminya sebagai orang yang digerakkan atau actor materil untuk melakukan tindak pidana,” tegas Yanto.
Ia menegaskan, terhadap perbuatan tersebut, para terduga pelaku dapat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau pengrusakan serta penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau melanggar ketentuan Pasal 466 jo Pasal 521 Ayat (1) jo Pasal 20 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Bahwa semestinya hak atas kebebasan berpendapat: penyampaian kritik terhadap pelayanan publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.
“Sehingga kritik warga seharusnya ditanggapi dengan klarifikasi, komunikasi, dan perbaikan layanan, bukan tindakan kekerasan,” tambah Yanto.
Pada prinsipnya, masih menurut Yanto, terdapat persamaan hak dalam memperoleh pelayanan publik, sehingga kewajiban pemerintah kelurahan dalam melayani merupakan wujud nyata dari integrasi antara good governance (tata pemerintahan yang baik) dengan etika birokrasi dan nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik (public service ethos) di Kelurahan Toloa.
Atas dasar itu, tim hukum korban mendesak aparat kepolisian Polresta Tidore dan atau Polsek Tidore Selatan untuk segera memproses laporan ini secara profesional, transparan, dan objektif demi menjamin rasa aman warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Tim hukum juga meminta Wali Kota Tidore Muhammad Sinen untuk mencopot Lurah Toloa dari jabatannya karena telah bersikap arogan dan anti-kritik serta tidak melakukan pelayanan publik yang baik. Sebab, bagi Yanto, pemerintah kelurahan merupakan representasi dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
“Sikap kejam kepada para korban dan arogansi yang ditunjukan lurah beserta suaminya menunjukan citra buruk aparatur sipil negara yang tidak patut dicontoh. Karena itu, kami tim hukum korban dalam waktu dekat akan mengajukan surat hearing terbuka kepada DPRD Kota Tidore dan Pemerintah Kota Tidore untuk menghadirkan Lurah Toloa dalam rangka menjelaskan secara terbuka terkait tindakan arogansi yang dilakukan lurah beserta suaminya kepada para korban. Sebab, sampai saat ini para korban merasa terancam dan takut untuk kembali pulang ke rumah di Kelurahan Toloa, Kota Tidore Kepulauan,” tandas Yanto. (tan)
