Opini  

Perihal Kursi Wakil Presiden: Membaca Ulang Pasal 6, 7A, dan 8 dengan Kacamata Pembentuk UUD

Hasannudin Hidayat. (Istimewa)

Oleh: Hasannudin Hidayat

Pengajar HTN-HAN Fakultas Syariah IAIN Ternate

____________________

“Sebuah Undang-Undang Dasar tidak dapat dipahami secara utuh hanya dengan membaca teks pasal-pasal yang tertulis saja, akan tetapi perlu dipahami juga suasana kebatinan (geistlichen hintergrund) dari berbagai peristiwa yang terjadi ketika Undang-Undang Dasar atau perubahan itu terjadi”— (Communis Opinio Doctorum)

Beberapa pekan belakangan ini, algoritma media sosial kita nyaris tak memberi ruang bagi isu lain selain soal kursi Wakil Presiden. Bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi pada awal Oktober 2026 yang menyoal keabsahan dokumen pendidikan yang dipakai Wakil Presiden ketika mencalonkan diri pada Pemilu 2024, disusul putusan kasasi Mahkamah Agung pada akhir Oktober yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang bersangkutan, riuh itu bergulir ke Senayan. Pada 11 November, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usul penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai langkah awal pemakzulan. Rapat paripurna untuk mengumumkan usul itu dijadwalkan keesokan harinya pukul 14.00 WIB.

Rapat itu tidak pernah terjadi. Kamis, 12 November 2026, sekitar tiga jam sebelum paripurna dimulai, Wakil Presiden datang ke Kompleks Parlemen dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Pimpinan MPR. Paripurna DPR dibatalkan. Sehari kemudian, Rapat Gabungan MPR menetapkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti pada 2 Desember 2026, sekaligus menyurati Presiden agar mengusulkan dua nama calon.

Dalam hitungan hari, ruang publik dipenuhi tafsir. Setidaknya ada tiga simpul perdebatan yang mengitarinya. Pertama, soal syarat. Apakah cacat dokumen pendidikan termasuk keadaan “tidak lagi memenuhi syarat” sebagaimana dimaksud Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, ataukah syarat pendidikan hanyalah syarat administratif yang ranahnya diskualifikasi, bukan pemakzulan? Muncul pula pertanyaan yang lebih halus, yakni apakah persoalan ini masuk kualifikasi “tidak pernah memenuhi syarat pencalonan” atau “tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat”. Kedua, soal jalan pemberhentian. Ada yang berpendapat jabatan itu semestinya gugur dengan sendirinya setelah putusan pengadilan, ada pula yang bersikukuh bahwa satu-satunya pintu adalah mekanisme berlapis Pasal 7B. Bahkan sempat beredar narasi bahwa Presiden dapat memberhentikan Wakil Presidennya. Ketiga, soal pengisian kursi kosong. Apakah Wakil Presiden yang dipilih MPR atas usul Presiden memiliki legitimasi yang setara dengan yang dipilih langsung oleh rakyat, dan apakah calonnya harus berasal dari partai pengusung pasangan pemenang pemilu?

Tulisan ini tidak hendak menambah daftar tafsir itu. Ia mencoba mendudukkan kembali ketiga soalan tersebut pada tempatnya, yakni teks UUD NRI Tahun 1945 dan maksud para pembentuknya (original intent) sebagaimana terekam dalam risalah perubahan UUD 1999–2002. Menurut hemat penulis, banyak perdebatan yang beredar justru lahir karena kita membaca pasal-pasal itu tanpa menengok suasana kebatinan ketika pasal-pasal itu dirumuskan.

Kembali ke Risalah

Mengapa harus kembali ke risalah? Pasal-pasal tentang Presiden dan Wakil Presiden yang kita perdebatkan hari ini bukan warisan BPUPK dan PPKI. Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 ayat (2) lahir dari tangan MPR pada masa perubahan 1999–2002, terutama pada Perubahan Ketiga tahun 2001. Para perumusnya adalah anggota Panitia Ad Hoc III dan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, yang perdebatannya tercatat dalam Risalah Perubahan UUD 1945 terbitan Sekretariat Jenderal MPR, yang direvisi dan diterbitkan dalam tujuh belas jilid pada 2008 dan 2009.

Risalah itu kemudian disusun ulang secara tematik oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bersama Forum Konstitusi, perhimpunan para perumus itu sendiri, menjadi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999–2002 (Edisi Revisi, 2010). Penerbitnya terang-terangan menyebut bahwa buku ini dimaksudkan terutama untuk mendukung tugas hakim konstitusi, karena di dalamnya dapat diketahui maksud dan tujuan para perumus (original intent) sebagai salah satu metode penafsiran konstitusi (Buku IV Jilid 2, hlm. vii–viii). Dalam tulisan ini, rujukan pada naskah tersebut ditulis singkat sebagai NK, diikuti nomor buku, jilid, dan halaman. NK IV/1, hlm. 317, misalnya, berarti Buku IV Jilid 1 halaman 317. Setiap kutipan yang dimuat dapat dilacak ke halaman itu, dan dari sana ke Risalah MPR yang dirujuk dalam catatan kakinya.

Ada tiga sikap yang penulis pegang sepanjang tulisan ini. Pertama, membedakan secara tegas antara apa yang dikatakan para perumus, apa yang akhirnya ditetapkan teks, dan apa yang merupakan penalaran penulis sendiri. Kedua, mengakui secara jujur ketika risalah diam, sebab ada soal-soal yang sama sekali tidak pernah dibicarakan dan di situ original intent tidak bisa dipaksa berbicara. Ketiga, original intent dibaca bersama teks pasal dan sistematika UUD secara keseluruhan, termasuk peraturan pelaksananya, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya (UU MD3) dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR (Tatib MPR).

Dua Lapis Syarat

Mari kita mulai dari Pasal 6. Sebelum perubahan, Pasal 6 ayat (1) hanya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Frasa inilah yang pertama kali digugat. Pada Rapat PAH III BP MPR ke-1, 7 Oktober 1999, Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP mengusulkan agar frasa itu dihapus karena membingungkan dan sulit dirumuskan dalam undang-undang, “sehingga tidak rasialis lagi” (NK IV/1, hlm. 117). Perdebatan soal persyaratan Presiden kemudian berjalan panjang. Ia dimulai di PAH III pada 1999, berlanjut di PAH I pada 2000, dan baru berhasil diputuskan dalam Sidang Tahunan MPR 2001 (NK IV/1, hlm. 116–117).

Yang menarik untuk dicermati bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga pola berpikir yang melahirkannya. Sepanjang 2001, berbagai syarat rinci diusulkan masuk ke dalam UUD, mulai dari batas umur, domisili, dan catatan pidana hingga kesehatan jasmani dan rohani. Dalam salah satu rapat, peserta bahkan memetakan empat alternatif, yakni apakah syarat cukup kewarganegaraan, apakah ditambah syarat keadaan diri, apakah seluruh syarat ditulis di UUD, ataukah sebagian diserahkan kepada undang-undang (NK IV/1, hlm. 189–191). Soal umur, misalnya, Hamdan Zoelva dari F-PBB akhirnya menyatakan fraksinya bisa melepas angka umur dari UUD untuk dimasukkan dalam syarat lain yang diatur undang-undang, karena dengan demikian “itu lebih fleksibel” (NK IV/1, hlm. 213). Ketika menanggapi usulan Tim Ahli, salah seorang anggota PAH I juga meminta agar persyaratan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang, mengingat saat itu sedang disiapkan pengaturan tentang lembaga kepresidenan (NK IV/1, hlm. 168).

Hasilnya adalah rumusan dua lapis yang disahkan dalam Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR, 9 November 2001 (NK IV/1, hlm. 217–218). Lapis pertama dikunci di UUD. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Lapis kedua diserahkan kepada pembentuk undang-undang melalui rumusan “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Dalam pendapat akhir fraksinya, F-PBB melalui Hamdan Zoelva menegaskan persetujuan atas penyempurnaan syarat itu dengan menyebut satu per satu syarat inti tadi (NK IV/1, hlm. 218).

Sampai di sini, ada satu temuan yang relevan dengan riuh hari ini. Sepanjang penelusuran penulis atas seluruh bagian persyaratan Presiden dalam Naskah Komprehensif (NK IV/1, hlm. 116–218), syarat pendidikan tidak pernah dibicarakan. Tidak ada usulan maupun perdebatan tentang itu. Artinya, syarat pendidikan sebagaimana kita kenal dalam undang-undang pemilu bukanlah syarat yang dikehendaki secara eksplisit oleh pembentuk UUD. Ia lahir dari lapis kedua, yakni pilihan kebijakan pembentuk undang-undang berdasarkan delegasi norma Pasal 6 ayat (2).

Lalu bagaimana menghubungkannya dengan Pasal 7A? Jimly Asshiddiqie dari Tim Ahli Hukum, dalam Rapat PAH I ke-13, 24 April 2001, menegaskan bahwa dalam sistem presidensial alasan memberhentikan Presiden “hanya dua, nomor satu kalau dia melakukan pelanggaran hukum, nomor dua kalau dia terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, syarat Presiden berarti harus dirumuskan” (NK IV/1, hlm. 506–507). Kalimat terakhir itu penting, karena menunjukkan bahwa para perumus memahami alasan “tidak lagi memenuhi syarat” sebagai sesuatu yang bertumpu pada syarat yang dirumuskan secara normatif.

Persoalannya, syarat mana yang dimaksud? Di sini ada dua kemungkinan bacaan. Bacaan pertama membatasinya pada syarat inti yang dikunci di UUD, karena hanya lapis itulah yang ditetapkan sendiri oleh pembentuk UUD. Bacaan kedua memasukkan pula syarat yang dirumuskan undang-undang, karena Pasal 6 ayat (2) sendiri yang memerintahkan pengaturannya dan menyebutnya sebagai “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. Terus terang, risalah yang penulis telusuri tidak menjawab pertanyaan ini secara tegas. Yang terang dari risalah hanyalah dua hal. Syarat itu harus dirumuskan secara normatif, bukan ditafsirkan secara politik. Selain itu, yang menilai apakah syarat itu tidak lagi terpenuhi bukanlah DPR sendirian, sebagaimana akan terlihat pada uraian berikut.

Pintu yang Tak Bisa Dilompati

Pemakzulan adalah barang baru dalam UUD kita. Sebelum Perubahan Ketiga, pemberhentian Presiden hanya diatur Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 yang kemudian diubah dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, dengan pola DPR mengusulkan dan MPR menggelar Sidang Istimewa. Naskah Komprehensif mencatat bahwa karena mekanismenya politik, alasan pemberhentiannya pun bersifat politik, dan hal itu “tidak sejalan dengan prinsip negara hukum”. Itulah sebabnya MPR memandang perlu memindahkan soal ini ke dalam UUD, mengunci alasannya dalam Pasal 7A dan mekanismenya dalam Pasal 7B, sehingga seorang Presiden tidak bisa dijatuhkan hanya karena alasan politik semata (NK IV/1, hlm. 486–487).

Penegasan yang sama datang dari Tim Ahli. Dalam Rapat PAH I ke-13, 24 April 2001, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam sistem presidensial “seharusnya kita tidak lagi menerima kemungkinan Presiden itu bisa diberhentikan di tengah jalan karena alasan politik semata-mata, karena itu adalah ciri sistem parlementer” (NK IV/1, hlm. 506). Jakob Tobing, ketika memimpin Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR ke-5, 8 November 2001, merangkum logika itu dengan lebih lugas. Pasal 7, katanya, menyatakan masa jabatan Presiden itu fixed, sedangkan Pasal 7A adalah pengecualiannya yang “sangat ditegaskan sebagai extraordinary” (NK IV/1, hlm. 522).

Dalam rapat yang sama, Jakob Tobing menjelaskan mengapa Pasal 7B menyisipkan Mahkamah Konstitusi di antara DPR dan MPR. Menurutnya, “kalau DPR berpendapat Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat, itu tidak bisa DPR sendirian mengatakan itu sudah final, tidak memenuhi syarat.” Pendapat DPR harus diperiksa Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengatur sendiri caranya agar keputusannya adil (NK IV/1, hlm. 522). Kalimat ini, menurut hemat penulis, menjawab langsung tesis “gugur otomatis” yang beredar di ruang publik. Jika DPR, lembaga yang diberi hak mengusulkan pemberhentian, saja tidak boleh menyatakan “tidak memenuhi syarat” secara final sendirian, sulit membayangkan pembentuk UUD menghendaki status itu lahir begitu saja tanpa melewati pintu Pasal 7B.

Soal lain yang perlu didudukkan adalah sifat personal pemakzulan. Dalam Rapat PAH I ke-30, 17 September 2001, Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menegaskan bahwa pemakzulan berkaitan dengan tindakan, “bukan terhadap policy”, dan karena sifatnya personal, “bisa saja suatu kali impeachment itu dilakukan terhadap Presiden, bisa juga terhadap Wakil Presiden secara sendiri-sendiri”. Ia pula yang meminta agar frasa “Presiden dan Wakil Presiden” diganti menjadi “Presiden dan/atau Wakil Presiden” supaya sifat personal itu tampak dalam teks (NK IV/1, hlm. 566–567). Dari sinilah frasa “dan/atau” dalam Pasal 3 ayat (3), 7A, dan 7B berasal. Dengan demikian, Wakil Presiden dapat dimakzulkan sendirian, dan satu-satunya jalan untuk itu adalah usul DPR melalui Pasal 7B. Presiden tidak memiliki instrumen konstitusional untuk memberhentikan Wakil Presidennya, berbeda dengan menteri yang menurut Pasal 17 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Lalu, seberapa kuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam rantai itu? Usulan agar Mahkamah Konstitusi memutus secara final tanpa perlu MPR memang pernah diajukan oleh Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG dalam rapat ke-36 PAH I (NK VI, hlm. 543), tetapi usulan itu tidak diambil. Dalam perdebatan yang sama diakui bahwa MPR tetap dipertahankan, kendati dalam rumusan joint session, karena Presiden dipilih langsung (NK VI, hlm. 544). Para perumus juga menolak menghidupkan kembali asas forum previlegiatum, yang sudah ditinggalkan sejak UUDS 1950 karena bertentangan dengan prinsip equality before the law (NK VI, hlm. 584). Kesadaran bahwa MPR bisa saja berbeda sikap dengan Mahkamah Konstitusi tampak dalam pendapat akhir F-TNI/Polri, yang mewanti-wanti kerawanan bila MPR tidak memberhentikan meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti (NK IV/1, hlm. 531). Patrialis Akbar dari F-Reformasi bahkan menghendaki kewenangan akhir tetap di tangan MPR, karena khawatir hasil pengawasan DPR dan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi bisa “bentrok” (NK IV/1, hlm. 572–573).

Tim penyusun Naskah Komprehensif sendiri, berdasarkan diskusi dengan Zain Badjeber dari F-PPP pada April 2007, menyimpulkan bahwa untuk kewajiban memutus pendapat DPR dalam Pasal 24C ayat (2), “UUD tidak menyatakan MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat”. Mahkamah Konstitusi hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus dilalui dalam proses pemberhentian (NK VI, hlm. 594–595). Perlu dicatat, ini adalah tafsir penyusun dan bukan kutipan risalah. Teks pasalnya pun sejalan. Pasal 7A menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden “dapat diberhentikan”, bukan “wajib”. Undang-undang pelaksananya juga eksplisit. Pasal 39 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 128 ayat (2) Tatib MPR mengatur bahwa bila MPR memutuskan tidak memberhentikan, Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatan.

Tinggal satu soal yang paling sering diperdebatkan, yakni apakah cacat syarat pada saat pencalonan sama dengan “tidak lagi memenuhi syarat”. Di sini kita harus jujur. Sepanjang penelusuran atas bagian pemberhentian dalam Buku IV, bagian Majelis dalam Buku III, dan bagian Mahkamah Konstitusi dalam Buku VI, tidak ditemukan pembahasan para perumus tentang makna kata “lagi”. Original intent diam, sehingga soal ini hanya bisa dijawab dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Secara gramatikal, kata “lagi” mengandaikan syarat yang semula dianggap terpenuhi, lalu kemudian tidak terpenuhi selama masa jabatan. Keadaan itu bisa lahir karena peristiwa baru, tetapi juga bisa lahir karena sebuah putusan pengadilan meniadakan dasar yang selama ini dianggap sah. Secara sistematis, UUD hanya menyediakan dua jalan bagi pejabat yang telah dilantik untuk meninggalkan jabatannya di luar mangkat, yakni berhenti atas kehendak sendiri atau diberhentikan menurut Pasal 7A dan 7B. Tidak ada jalan ketiga bernama “gugur otomatis”. Karena itu, menurut hemat penulis, apa pun bacaan kita atas kata “lagi”, tempat untuk mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi dalam kerangka Pasal 7B, dan bukan di linimasa atau melalui pernyataan sepihak lembaga mana pun.

Ketika Pintu Ditinggalkan dari Dalam

Peristiwa 12 November memperlihatkan jalan lain yang juga disediakan UUD, yakni berhenti atas kehendak sendiri. Pasal 8 ayat (1) menyebut empat keadaan yang membuat jabatan Presiden beralih, yaitu mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Para perumus membedakan “berhenti” dan “diberhentikan” dengan sadar. Dalam Rapat PAH I ke-12, 29 Maret 2001, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Presiden dapat diganti dalam masa jabatannya dengan tiga cara, yakni kalau ia meninggal, “kalau dia berhenti sendiri”, dan “kalau dia diberhentikan oleh lembaga yang berwenang” (NK IV/1, hlm. 556). Muchsan dari Tim Ahli Hukum, dalam Rapat PAH I ke-15, 15 Mei 2001, mempertegas bahwa berhenti adalah karena kemauan sendiri, sukarela, atau mengundurkan diri, sedangkan diberhentikan berkaitan dengan impeachment (NK IV/1, hlm. 561). Naskah Komprehensif sendiri mencatat bahwa kata “diberhentikan” ditambahkan untuk menunjuk berhentinya jabatan yang diakibatkan dari luar diri pejabat, yakni oleh DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur Pasal 7A dan 7B (NK IV/1, hlm. 543).

Ketika yang kosong adalah kursi Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) tidak merinci penyebabnya. Ia cukup menyebut “dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden”. Rumusan yang terbuka ini menutup ruang perdebatan, sebab kekosongan karena pengunduran diri tunduk pada mekanisme yang sama dengan kekosongan karena pemakzulan.

Namun ada satu celah yang justru tersingkap pada 12 November. Undang-undang pelaksana memang mengatur pengunduran diri di tengah proses pemakzulan, tetapi hanya pada tahap akhirnya. Pasal 40 UU MD3 menyatakan bahwa bila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum diambil keputusan MPR, sidang paripurna MPR tidak dilanjutkan. Rumusan senada dimuat dalam Pasal 129 Tatib MPR. Tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur pengunduran diri ketika proses masih berada di DPR, apalagi ketika usul hak menyatakan pendapat baru saja diterima pimpinan dan belum diumumkan di paripurna. Ketentuan untuk pengunduran diri ketika perkara sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi juga tidak ada.

Akibatnya, pembatalan paripurna DPR pada 12 November tidak memiliki pijakan normatif yang tegas, meskipun juga tidak dilarang. Pertanyaan yang tersisa bukan perkara sepele. Apakah pengunduran diri menggugurkan seluruh proses pemakzulan, sehingga dugaan pelanggaran tidak pernah diuji? Ataukah proses tetap dapat dilanjutkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang apakah syarat itu memang tidak terpenuhi? Pasal 146 ayat (2) Tatib MPR, misalnya, menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang telah diberhentikan tidak dapat dicalonkan kembali dalam pengisian kekosongan ganda, sedangkan konsekuensi serupa tidak melekat pada mereka yang berhenti. Perbedaan akibat hukum ini, menurut hemat penulis, menunjukkan bahwa soal pengunduran diri di tengah proses pemakzulan layak diatur secara eksplisit dan tidak cukup dibiarkan menjadi urusan kesepakatan politik di rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah.

Satu Paket, Dua Nasib

Kini kita sampai pada soal yang paling banyak mengundang kegelisahan, yakni Wakil Presiden yang semula dipilih langsung oleh rakyat bersama Presiden, tetapi penggantinya dipilih MPR atas usul Presiden. Apakah mandat rakyat atas pasangan itu menjadi retak? Untuk menjawabnya, kita perlu lebih dulu memahami mengapa Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu paket.

Kesepakatan soal paket dicatat dengan jelas. Dalam Rapat PAH I ke-28, 12 September 2001, Harun Kamil selaku ketua rapat merangkum, “Telah disepakati bahwa memang Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara paket, tidak terpisah-pisah” (NK IV/1, hlm. 388). Ketika dalam Rapat Lobi Tim Perumus Komisi A, 7 November 2001, A.M. Luthfi dari F-Reformasi menunjuk inkonsistensi frasa “pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden”, Jakob Tobing menegaskan bahwa yang benar adalah “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden” karena keduanya “merupakan satu kesatuan (one package)”. Penegasan itu dibenarkan pula oleh ahli bahasa yang hadir (NK IV/1, hlm. 440).

Alasan di balik pilihan itu juga terang. Fuad Bawazier dari F-Reformasi menyebut bahwa dengan sistem paket, “sejak semula sudah jelas siapa pengganti dari Presiden bila dia berhalangan dan sudah jelas pula dari kubu yang sama sehingga programnya sama, kebijaksanaannya juga sama” (NK IV/1, hlm. 280). Dalam pendapat akhir F-PDIP pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 2001, I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa dengan pertimbangan demokratisasi dan legitimasi yang dihubungkan dengan sistem presidensial, “adalah tepat jika Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu paket yang dipilih langsung oleh rakyat” (NK IV/1, hlm. 441).

Konsekuensi sistem paket juga sudah disadari sejak awal, termasuk sisi gelapnya. Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri, dalam Rapat PAH I ke-19, 23 Februari 2000, mempertanyakan apakah Wakil Presiden memang harus otomatis naik bila Presiden berhenti karena krisis kepercayaan, bukan karena mangkat atau sakit (NK IV/1, hlm. 550). Andi Mattalatta dari F-PG mengajukan kegelisahan serupa. Bila pasangan dipilih sebagai satu paket dan Presiden dimakzulkan karena kebijakannya, bukankah Wakil Presiden “juga ikut bersalah dalam kebijakan”? (NK IV/1, hlm. 295 dan 559). Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa para perumus sejak awal menyadari kemungkinan paket itu retak di tengah jalan.

Lalu bagaimana bila yang kosong adalah kursi Wakil Presiden? Jawabannya ternyata tidak tunggal sejak awal. Rancangan BP MPR yang menjadi lampiran Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 memuat dua alternatif, yakni MPR menggelar Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden, atau “Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi” (NK IV/1, hlm. 555). Rumusan yang akhirnya kita kenal, MPR memilih dari dua calon usulan Presiden dalam waktu enam puluh hari, mula-mula diajukan oleh Tim Ahli. Maswadi Rauf dari Tim Ahli Politik memaparkannya dalam Rapat PAH I ke-14, 10 Mei 2001 (NK IV/1, hlm. 560).

Pengakuan paling terang justru datang dari Tim Ahli. Ketika menyampaikan hasil kesepakatan Tim Ahli Politik dan Hukum, Jimly Asshiddiqie secara terbuka mengakui logika yang hari ini dipakai untuk menggugat Pasal 8 ayat (2). Ia menyatakan bahwa “kalau paket Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih langsung, langsung dipilih oleh rakyat dalam satu paket, maka kalau satu di antara paket itu berhalangan maka tentu harusnya mengisinya itu dengan pemilihan langsung juga”. Namun ia melanjutkan, “tetapi nampaknya kalau itu dilakukan jadi terlalu mahal itu”. Jalan keluarnya, kekosongan tetap harus diisi, tetapi “yang mengajukan calonnya tetap Presiden”, dua orang, untuk dipilih salah satunya di forum MPR. “Itu komprominya,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa bagi negara seperti Indonesia, jabatan Wakil Presiden penting sekali untuk diisi, “jangan dibiarkan kosong” (NK IV/1, hlm. 317).

Dua alasan lain melengkapi kompromi itu. Dalam Rapat PAH I ke-15, 15 Mei 2001, Muchsan dari Tim Ahli Hukum memberi alasan fungsional. Katanya, “Karena Wapres akan merupakan pembantu dari Presiden. Sehingga apabila itu dicalonkan oleh Presiden diharapkan adanya harmonisasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya” (NK IV/1, hlm. 561–562). Dalam Rapat Sinkronisasi PAH I, 8 Oktober 2001, Rully Chairul Azwar dari F-PG memberi alasan dari sisi mandat. Karena Wakil Presiden berpaket dengan Presiden dan paket itu telah menang pemilu, maka “hakekatnya adalah yang berhak mengisi itu adalah usulan Presidennya karena dia sudah jadi paket dan sudah menang dalam pemilu”. Ia menambahkan bahwa Presiden tentu berkonsultasi dengan partai koalisinya bila Wakil Presiden berasal dari partai lain (NK IV/1, hlm. 574). Naskah Komprehensif merangkum semua itu dengan menyebut hak usul Presiden sebagai “konsekuensi logis” dari ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan (NK IV/1, hlm. 543).

Menariknya, kegelisahan soal legitimasi rakyat memang muncul dalam risalah, tetapi untuk soal yang lain. Ketika membahas kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, Ali Masykur Musa dari F-KB dalam Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR ke-2, 5 Agustus 2002, mengusulkan agar pasangan peringkat kedua langsung disahkan, karena dinilai lebih konsisten dengan akseptabilitas dan legitimasi pilihan rakyat (NK IV/1, hlm. 584). Usulan itu tidak diambil, tetapi Pasal 8 ayat (3) tetap menautkan calon pengganti pada partai yang pasangannya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya. Untuk Pasal 8 ayat (2), tautan semacam itu tidak dipandang perlu. Jangkar elektoralnya cukup mandat Presiden yang masih tersisa.

Maka, menurut hemat penulis, Pasal 8 ayat (2) tidak lahir dari kelalaian, apalagi dari ketidaktahuan akan logika pemilihan langsung. Ia lahir dari kompromi yang disadari, antara kemurnian legitimasi elektoral di satu sisi dan kesinambungan pemerintahan serta biaya di sisi lain. Para perumus memandangnya sebagai kesinambungan mandat yang diturunkan melalui Presiden, satu-satunya pemegang mandat langsung yang tersisa dari paket itu. Ketidaksetujuan terhadap pilihan itu tentu sah, tetapi ia adalah kritik terhadap desain yang dipilih pembentuk UUD dan tidak dapat diajukan sebagai penafsiran atas maksud mereka.

Salah Kaprah di Ruang Publik

Selain soal tafsir, ada beberapa informasi yang beredar di ruang publik dan perlu diluruskan dengan merujuk langsung pada teks norma. Ketika membaca undang-undang terkait, yakni UU Nomor 17 Tahun 2014 beserta tiga perubahannya (UU Nomor 42 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2018, dan UU Nomor 13 Tahun 2019), serta Tatib MPR 2024. Ada beberap soalan yang penting untuk diketengahkan.

Pertama, soal syarat “berasal dari partai pengusung”. Tidak satu pun dari tiga lapis norma yang mengatur pengisian kekosongan Wakil Presiden memuat syarat itu. Pasal 8 ayat (2) UUD hanya menyebut “dua calon yang diusulkan oleh Presiden”. Pasal 46 UU MD3 hanya mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon “beserta kelengkapan persyaratan”, dan ketentuan ini tidak pernah disentuh oleh ketiga undang-undang perubahannya. UU Nomor 42 Tahun 2014 hanya mengubah pasal-pasal tentang alat kelengkapan DPR. UU Nomor 2 Tahun 2018 mengubah antara lain soal pimpinan MPR dan DPR, panggilan paksa, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan DPD. UU Nomor 13 Tahun 2019 hanya mengubah Pasal 15 tentang pimpinan MPR. Pasal 134 sampai dengan Pasal 142 Tatib MPR pun hanya merujuk persyaratan “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Pasal 135 ayat (2)). Kaitan dengan partai politik baru muncul dalam kekosongan ganda, ketika Presiden dan Wakil Presiden berhenti bersamaan, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) UUD, Pasal 51 UU MD3, dan Pasal 145 sampai dengan Pasal 147 Tatib MPR. Dengan demikian, dalam pengisian kekosongan Wakil Presiden, asal-usul partai calon adalah urusan etika dan kalkulasi politik Presiden. Rully Chairul Azwar pun hanya menyebutnya sebagai konsultasi dengan partai koalisi (NK IV/1, hlm. 574).

Kedua, soal tenggat empat belas hari. Sebagian pemberitaan menyebut Presiden memiliki waktu empat belas hari sejak surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama. Teks normanya berkata lain. Pasal 136 ayat (1) Tatib MPR, sejalan dengan Pasal 46 ayat (2) UU MD3, menyatakan Presiden mengusulkan dua calon “paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR”. Tenggat itu dihitung mundur dari tanggal sidang. Dengan sidang yang dijadwalkan 2 Desember 2026, batas akhirnya jatuh pada 18 November 2026.

Ketiga, posisi Presiden ternyata lebih kuat daripada yang sering dibayangkan. Bila dalam pemilihan di MPR kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan diulang satu kali. Bila hasilnya tetap sama, “Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden” (Pasal 46 ayat (7) UU MD3 dan Pasal 140 ayat (4) Tatib MPR). Ketentuan ini sejalan dengan logika para perumus yang menempatkan Presiden sebagai pemegang mandat yang tersisa dari paket itu.

Keempat, soal legitimasi Wakil Presiden pengganti. Pejabat yang dipilih menurut prosedur yang ditetapkan konstitusi memiliki dasar kewenangan yang sah. Bahwa legitimasinya bersifat turunan dan tidak langsung adalah konsekuensi yang sudah ditimbang dan diterima para perumus sebagai harga sebuah kompromi (NK IV/1, hlm. 317). Mempersoalkannya sah sebagai kritik desain, tetapi menyebutnya tidak legitimate, apalagi inkonstitusional, adalah salah kaprah.

Mendudukkan Kembali

Mendudukkan semua soalan pada tempatnya masing-masing, itulah yang hendak diketengahkan. Dari penelusuran atas risalah dan teks norma, ada yang sudah terang dan ada pula yang masih terbuka.

Yang sudah terang seperti Syarat Presiden dan Wakil Presiden disusun dua lapis, dan syarat pendidikan termasuk lapis kedua yang dititipkan kepada undang-undang. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan hanya mungkin melalui alasan yang limitatif dalam Pasal 7A dan jalan berlapis dalam Pasal 7B. Penilaian bahwa seseorang “tidak lagi memenuhi syarat” tidak bisa diputus final oleh DPR sendirian, apalagi oleh opini publik, dan tidak ada jalan “gugur otomatis” dalam konstruksi UUD. MPR memegang keputusan akhir dengan ruang menimbang, sebagaimana ditegaskan undang-undang pelaksananya. Wakil Presiden dapat dimakzulkan sendirian, tetapi tidak dapat diberhentikan oleh Presiden. Pengisian kekosongan Wakil Presiden melalui MPR atas usul Presiden adalah kompromi yang disadari para perumus. Syarat “berasal dari partai pengusung” juga tidak dikenal dalam pengisian kekosongan itu.

Yang masih terbuka juga perlu diakui. Lingkup frasa “tidak lagi memenuhi syarat”, apakah hanya syarat inti dalam Pasal 6 ayat (1) atau juga syarat yang dirumuskan undang-undang, tidak dijawab tegas oleh risalah. Makna kata “lagi” sama sekali tidak dibicarakan. Pengunduran diri di tengah proses pemakzulan, sebelum tahap MPR, juga tidak diatur.

Untuk yang masih terbuka itu, menurut hemat penulis, ada tiga hal yang patut dipertimbangkan pembentuk undang-undang. Pertama, menegaskan dalam undang-undang lingkup “tidak lagi memenuhi syarat”, termasuk akibat hukum bila sebuah syarat pencalonan dibatalkan pengadilan setelah pelantikan, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki pijakan yang jelas ketika diminta memutus pendapat DPR. Kedua, mengatur pengunduran diri pada setiap tahap proses pemakzulan, termasuk apakah proses tetap dilanjutkan untuk memperoleh kepastian hukum dan apa akibatnya bagi hak politik yang bersangkutan. Ketiga, menghidupkan kembali gagasan undang-undang tentang lembaga kepresidenan, yang sudah disinggung dalam perdebatan perumus ketika membahas Pasal 6 (NK IV/1, hlm. 168), agar soal-soal teknis kepresidenan tidak terus tercecer di antara undang-undang pemilu, UU MD3, dan tata tertib MPR.

Penutup

Bahwa sebuah UUD tidak dapat dipahami utuh hanya dengan membaca teks pasalnya, tetapi juga suasana kebatinan ketika pasal itu dirumuskan. Riuh tentang kursi Wakil Presiden dalam beberapa pekan ini adalah contoh terang betapa kita kerap lebih cepat menafsir daripada membaca. Padahal, sebagian besar jawabannya sudah tersimpan rapi dalam risalah yang ditulis dua dekade silam, oleh mereka yang berdebat sengit tetapi tetap sepakat bahwa Presiden dalam sistem presidensial tidak boleh dijatuhkan karena selera politik, dan bahwa kursi Wakil Presiden tidak boleh dibiarkan kosong.

Sidang MPR pada 2 Desember nanti akan menjadi kali pertama Pasal 8 ayat (2) dijalankan sejak dirumuskan. Semoga ia dijalankan sebagaimana dimaksud para pembentuknya, dengan kesadaran bahwa yang sedang diisi adalah kesinambungan sebuah mandat. (*)