TERNATE, NUANSA – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat di kediaman gubernur di Kota Ternate, Selasa (16/7). Rapat yang berlangsung secara tertutup itu dihadiri Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Inspektorat, BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Perikananan, dan DPMPTSP.
Informasi yang dihimpun Nuansa Media Grup (NMG), rapat tertutup ini bukan dipimpin KPK bagian penecegahan dan monitoring, tapi bagian penindakan dan eksekusi.
Salah satu sumber terpercaya ketika ditemui di halaman kediaman gubernur mengatakan, KPK saat ini kelihatannya lebih fokus pada proyek strategis yang melekat pada OPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024.
Seperti proyek DAK yang ada pada Dinas PUPR, khususnya jalan ruas Dofa-Fala di Kepulauan Sula senilai Rp11 miliar dan pembangunan jembatan laut yang melekat pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), yaitu jembatan Tuada Rp7 miliar, Bacan Rp8 miliar, dan Manitinting, Kabupaten Haltim Rp2 miliar.
“Mereka (KPK) lebih fokus ke proyek strategis, itu harus selesai tepat waktu karena nilainya besar. Salah satu agar tepat waktu itu yang pertama penyedia yang betul-betul bagus, yang kedua pembayaran harus lancar. Makanya ada kominten yang dibangun pencairan berapa lama,” jelas sumber yang enggan disebut namanya. (ano/tan)
