TERNATE, NUANSA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Ternate menyebut, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Ternate mengalami peningkatan dalam kurun tiga tahun terakhir. Hal itu dibuktikan dengan capaian program yang berjalan maksimal, meski ada beberapa hal yang perlu dibenahi.
Lihat saja, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2022 hanya 42,15 persen, lalu meningkat 47,2 persen pada 2023, begitu juga adanya peningkatan di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkot telah memberikan ruang bagi perempuan tidak hanya bekerja pada sektor formal, namun juga pada sektor informal.
“Pencapaiannya bisa terukur, tapi masih banyak yang harus dilakukan. Kami berharap ini semua butuh itikad komitmen yang kuat dari pemerintah kota agar bagaimana memajukan pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak,” ujar Kadis PPPA Ternate, Marjorie S Amal, kepada Nuansa Media Grup (NMG), Kamis (14/11).
Menurutnya, jika dilihat indeks perspektif gender, Kota Ternate memiliki pencapaian yang bagus. Kemudian indeks perlindungan anak sering terjadi, tapi di sisi lain paling tidak sudah ada lembaga yang bisa mengcover semua kasus korban kekerasan untuk diadukan ke Dinas PPPA.
Itulah mengapa, tiga tahun terakhir program Dinas PPPA mengalami peningkatan signifikan. Artinya, capaian-capaian yang ditargetkan bisa sesuai dengan rencana awal.
“Seperti kota layak anak kategori madya dan nindya, karena komitmen Pemerintah Kota Ternate begitu kuat untuk mendukung capaian kota layak anak tersebut,” ujarnya.
Selain itu, kebijakan yang diambil pun sejalan dengan mereka untuk mewujudkan Ternate sebagai kota inklusi. Kemudian, prestasi selanjutnya yakni meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yang menunjukkan komitmen pemerintah kota bisa membangun kota dalam perspektif gender.
“Kami juga membangun kantor UPTD untuk penanganan kasus korban kekerasan perempuan dan anak yang dibutuhkan korban sebagai rumah aman. Karena UPTD ini bicara sentral layanan yang disediakan Pemkot,” ucapnya.
“Dan saat ini masyarakat sudah banyak mengadukan terkait kasus kekerasan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Aduan itu meningkat sehingga masyarakat lebih punya kepercayaan bahwa pemerintah mampu memberi pelayanan yang baik dan bisa diakses secara gratis,” sambungnya.
Selain itu, Marjorie mengaku, tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM mencapai 90 persen dan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.
“Yang jelas, akses yang diberikan oleh Pemkot tidak hanya berupa bantuan permodalan dan peralatan, tapi juga pendampingan aspek legalitas, peningkatan kualitas produk, literasi keuangan, kapasitas produksi hingga pemasaran,” pungkasnya. (udi/tan)
