TERNATE, NUANSA – Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, menyoroti program 100 hari kerja Wali Kota M Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Nasri Abubakar. Menurutnya, arah kebijakan yang diambil Tauhid-Nasri dalam masa 100 hari pertama belum menunjukkan progres yang signifikan.
Ia mengatakan, kendati program 100 hari kerja ini merupakan keberlanjutan dari periode pertama, tapi mestinya realisasi terhadap janji-janji kampanye sudah bisa dimulai di awal pemerintahan Tauhid-Nasri.
“Jadi 100 hari kerja Ternate Andalan jilid II ini harusnya ada progres dalam program yang sudah dicanangkan Pak Tauhid dan Pak Nasri, karena ini menyangkut dengan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Nurlaela kepada wartawan, Senin (2/6).
Ia menjelaskan, 100 hari kerja Tauhid-Nasri yang belum ada progres di antaranya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), masalah sampah, air bersih, kesehatan dan pendidikan. PAD Kota Ternate dari tahun 2024-2025 ini, kata dia, pencapaiannya masih di angka 50-60 persen, belum menyentuh di angka 80 persen.
“Kalau PAD-nya seperti ini, lalu di 100 hari kerja ini mereka buat apa? Kemudian masalah sampah juga belum ada progres, buktinya sampai sekarang belum ada pengelolaan sampah yang maksimal di Kota Ternate, begitu juga masalah pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Sembari menambahkan, untuk tata kelola pemerintahan di bawah kendali Tauhid-Nasri, harus memperhatikan semua kepala OPD, camat dan lurah, serta pejabat di lingkup Pemkot Ternate. Terutama lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (udi/tan)
