Daerah  

586 Peserta PPPK Tahap II di Halmahera Selatan tak Lulus Seleksi

Abdillah Kamarullah. (Amrul/NMG)

LABUHA, NUANSA – Hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan akhirnya diumumkan. Dari total peserta 1.440 yang mengikuti seleksi kompetensi, sebanyak 854 yang lulus seleksi PPPK tahap II tahun 2024. Sedangkan 586 orang dinyatakan tidak lulus seleksi.

Hal ini berdasarkan hasil pengumuman nomor 810/2036/2025 tentang penetapan seleksi akhir seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II jabatan fungsional tenaga kesehatan, guru, dan teknis di lingkup Pemkab Halmahera Selatan tahun anggaran 2024.

“Untuk yang tidak lulus ini kami juga tidak bisa banyak berkomentar, karena kami menunggu kebijakan pusat seperti apa,” ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Halsel, Abdillah Kamarullah, Rabu (2/7).

Ia menjelaskan, adapun 854 yang lulus PPPK ini berdasarkan keputusan kepala Badan Kepegawaian Nasional yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Dan Pemkab Halmahera Selatan hanya dapat mengumumkan berdasarkan surat keputusan tersebut.

Menurutnya, PPPK tahap II ini merupakan tenaga honorer kategori dua (K2) database BKN dan honorer yang telah mengabdi dua tahun. Sehingga pihaknya melakukan optimalisasi. Optimalisasi ini maksudnya kuota yang tidak terisi.

“Yang di tahap I mereka tidak lulus kemudian tahap II ini baru mereka lulus. Jadi di dalam pengumuman itu ada nama-nama PPPK di tahap I. Karena ini digabung tahap I dan tahap II. Kenapa demikian, supaya dilihat optimalisasi, yang tahap I tidak lulus dan di tahap II mereka lulus,” jelasnya.

Terkait 586 PPPK yang tidak lulus, Abdillah mempersilahkan wartawan untuk menanyakan kepada PPK atau langsung ke Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.

“Soal itu nanti ngoni tanya di PPK, atau ke bupati seperti apa nanti kebijakannya. Karena informasinya mereka yang tidak lulus itu nanti ada paruh waktu. Jadi saya belum bisa komentar panjang, komentar banyak, kami tetap mengikuti regulasi,” jelas dia.

“Jangan sampai saya sudah komentar panjang, terus jadi lain dan bisa saja menjadi bola liar. Karena itu bisa saja nanti berimbas ke anggaran,” sambungnya mengakhiri. (rul/tan)