SOFIFI, NUANSA — Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Demokrasi Maluku Utara menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Maluku Utara, Jumat (12/9). Mereka menuntut evaluasi tunjangan dan kinerja DPRD, evaluasi pimpinan OPD Pemprov, serta transparansi penggunaan anggaran daerah dan dana bagi hasil.
Aksi ini juga merupakan respons atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang beberapa waktu lalu menegaskan perlunya evaluasi terhadap tunjangan DPRD di seluruh Indonesia. Pernyataan itu dinilai relevan dengan kondisi di Maluku Utara, di mana kinerja lembaga legislatif dinilai belum sejalan dengan fasilitas yang mereka terima.
Koordinator aksi, Yusril J Todoku, menyatakan bahwa desakan publik soal transparansi dan evaluasi bukan sekadar kritik, tetapi dorongan agar lembaga legislatif dan eksekutif bekerja lebih maksimal.
“Mendagri sudah menyampaikan pentingnya evaluasi tunjangan DPRD. Kami di Maluku Utara menegaskan hal yang sama. Jangan sampai tunjangan besar diterima, tapi fungsi pengawasan dan legislasi tidak berjalan dengan baik,” tegas Yusril.
Selain itu, massa juga menyoroti kinerja pimpinan OPD yang dianggap masih lemah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka menuntut Gubernur Malut segera melakukan evaluasi menyeluruh agar program pembangunan tidak mandek.
Aksi berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian. Para demonstran membawa poster bertuliskan kritik terhadap DPRD dan Pemprov, sambil menyuarakan orasi secara bergantian. (tan)
