TERNATE, NUANSA — Di sebuah lorong sempit di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, rumah berdinding tripleks dan beratap bocor itu berdiri nyaris tak terlihat dari jalan utama. Di sanalah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, berhenti sejenak pada Jumat (6/2), memastikan langsung bahwa bantuan negara benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Kunjungan lapangan—dikenal secara lokal sebagai turun ke bawah—menjadi pendekatan utama Sherly dalam mengawal Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sebuah kebijakan populis yang menyasar keluarga miskin perkotaan di wilayah kepulauan timur Indonesia, kawasan yang kerap luput dari sorotan pembangunan nasional.
Di Kalumata, Sherly menemui Eka Abdul Halim, seorang penjual sayur yang tinggal bersama suami dan dua anaknya yang masih berusia sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Meski memiliki sebidang tanah, keterbatasan ekonomi membuat keluarga ini bertahun-tahun hidup di rumah darurat.
“Kelayakannya tidak perlu diperdebatkan,” ujar seorang pejabat pendamping program setelah gubernur melihat langsung kondisi bangunan yang nyaris roboh.
Tak jauh dari sana, aparat kelurahan juga mengajukan Safrina (52), seorang janda dengan empat anak yang selama ini menumpang di rumah tetangga. Kasus-kasus semacam ini, menurut pemerintah setempat, mencerminkan wajah kemiskinan perkotaan yang sering tersembunyi di balik pertumbuhan kota.
Selain bantuan perumahan, Sherly juga menawarkan akses ke PNM Mekar, skema pembiayaan mikro tanpa agunan yang menyasar perempuan kepala keluarga.
“Supaya ibu-ibu bisa lebih mandiri. Pinjaman kecil, cicilan ringan, tanpa jaminan,” kata Sherly di hadapan warga.
Respons positif datang dari aparat setempat. Lurah Kalumata, Ari Akbar Tanlain, menyebut kehadiran langsung gubernur memberi harapan sekaligus solusi konkret bagi warga.
“Warga menunggu gubernur turun langsung. Karena biasanya selalu ada jalan keluar,” ujarnya.
Perjalanan lapangan itu berlanjut ke Kelurahan Maliaro dan Tubo, tempat Sherly kembali mendapati kondisi hidup yang memprihatinkan. Di Maliaro, Rani Brongkos—seorang perempuan kepala keluarga—tinggal di bilik sempit bersama anak dan cucunya. Rumah layak, menurut warga sekitar, seharusnya sudah lama menjadi haknya.
Namun tidak semua temuan berakhir mulus. Di Kelurahan Tongole, penerima RTLH tahun sebelumnya menghadapi persoalan pelik: konflik antar-tetangga yang menyebabkan penyelesaian bangunan terhambat. Akibatnya, rumah yang dirancang dengan anggaran terbatas dan spesifikasi minimal tak kunjung rampung.
Sherly memanggil langsung fasilitator lapangan, ketua RT, hingga aparat keamanan setempat untuk mengurai persoalan tersebut.
“Kalau saya tidak turun langsung, masalah seperti ini tidak akan pernah terlihat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap hambatan di lapangan harus diubah menjadi solusi, agar masyarakat tidak menjadi korban dari konflik sosial maupun kelalaian administratif.
Di wilayah seperti Maluku Utara—provinsi kepulauan dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks—kepemimpinan yang hadir secara fisik di tengah warga kerap dipersepsikan bukan sekadar simbol, melainkan kebutuhan nyata.
Program RTLH, dengan segala keterbatasannya, menjadi cermin bagaimana kebijakan populis diuji langsung di tanah, di rumah-rumah kecil yang selama ini nyaris tak terdengar suaranya. (tan)
