JAILOLO, NUANSA – Rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat dilaporkan tidak ditempati secara permanen sejak pelantikan pada 2024 lalu. Fasilitas yang belum layak serta kerusakan pada sejumlah bagian bangunan menjadi alasan utama rumah jabatan tersebut terbengkalai. Kondisinya kini memprihatinkan.
Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim, dikonfirmasi beberapa pekan lalu mengungkapkan bahwa dirinya terpaksa tetap tinggal di rumah pribadi akibat kendala teknis yang mengganggu kenyamanan. Kerusakan paling mencolok terjadi pada bagian atap yang mengalami kebocoran parah.
Padahal, bangunan tersebut tercatat telah menjalani proses renovasi pada tahun 2024, tepat pasca momen pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029, namun hasilnya dinilai jauh dari harapan.
“Sudah pernah ada renovasi di tahun 2024 usai pelantikan, hanya saja karena anggarannya terbatas sehingga renovasinya tidak maksimal,” ujar Ibnu.
Akibat kebocoran yang kembali muncul dalam beberapa bulan terakhir, perabotan penunjang seperti sofa, kursi, hingga tempat tidur tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena terkena rembesan air. Saat ini, bangunan tersebut hanya digunakan secara terbatas untuk memantau kondisi di malam hari tanpa ada aktivitas kedinasan yang penuh.
Kondisi bangunan yang lowong membuat salah satu lobi di samping dapur kini dialihfungsikan sementara oleh para atlet sebagai tempat latihan tinju menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Halmahera Utara.
Di sisi lain, Ketua DPC Demokrat Halmahera Barat ini mengakui dirinya tetap menerima tunjangan rumah dinas yang dialokasikan untuk pembayaran kontrakan. Ia pun membandingkan kondisi anggarannya dengan renovasi rumah dinas wakil bupati yang telah rampung pada 2025, serta rencana renovasi rumdis bupati pada tahun ini.
Meski Ketua DPRD menyebut anggaran renovasi terbatas, data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2024 menunjukkan fakta yang berbeda. Mantan pegawai Unit Layanan Pengadaan (ULP) Halbar mengungkapkan terdapat empat item pekerjaan renovasi rumah dinas tersebut dengan total anggaran mencapai Rp400 juta sekian melalui metode pengadaan langsung.
Adapun rincian paket pekerjaan tersebut meliputi: pengadaan meubeler Rp123.500.000, pengadaan AC dan alat rumah tangga Rp76.500.000, pengecatan bangunan Rp150.000.000, rehabilitasi bangunan Rp150.000.000.
Ibnu berharap, pemerintah daerah dapat kembali menganggarkan rehabilitasi pada tahun ini jika terdapat penambahan anggaran.
“Rencananya kalau sudah diperbaiki, bisa langsung tinggal menetap,” pungkasnya. (adi/tan)
