TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengembangan Ekonomi Biru melalui optimalisasi sektor perikanan menjadi strategi utama pemerintah daerah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir saat memberikan sambutan pada Kie Raha Ekonomi Forum (KREF) yang digelar Bank Indonesia di Aula Maitara Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Selasa (18/8). Kegiatan ini dihadiri oleh instansi vertikal, pimpinan OPD Maluku Utara, OPD terkait Kota Ternate, pimpinan perbankan, akademisi, serta para narasumber.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif. Maluku Utara punya anugerah laut yang luar biasa. Data menunjukkan potensi perikanan kita baru termanfaatkan sekitar 61 persen. Ini adalah peluang besar yang harus kita optimalkan melalui pendekatan ekonomi biru,” ujar Samsuddin.
Menurutnya, persoalan utama sektor perikanan Maluku Utara bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada lemahnya sistem pendukung.
“Kita belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti cold storage, industri pengolahan, dan sistem distribusi. Akibatnya, nilai tambah tidak dinikmati secara optimal oleh nelayan,” katanya.
Untuk perikanan budidaya, potensi lahan mencapai 81.316,99 hektare. Namun tingkat pemanfaatan pada 2019 baru 0,56 persen. Sebanyak 98,9 persen produksi budidaya Malut masih didominasi rumput laut.
Empat strategi optimalisasi yang didorong Pemprov yakni:
1. Percepatan Hilirisasi Hasil Perikanan
Pemprov fokus membangun infrastruktur pendukung seperti cold storage, industri pengolahan, dan SPBUN. Tujuannya agar produk perikanan diolah di daerah sehingga nilai tambah tetap berada di Maluku Utara.
2. Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan
Pemerintah akan mendorong ekstensifikasi komoditas unggulan: udang vaname, rumput laut, kakap, kerapu, dan lobster. Sekaligus melakukan revitalisasi tambak rakyat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.
3. Penguatan Kampung Nelayan Merah Putih
Kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperkuat untuk penyediaan sarana, pelatihan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar bagi nelayan serta UMKM pesisir.
4. Pengelolaan Berkelanjutan Berbasis Zonasi
Pemprov mendukung penerapan zonasi di WPPNRI 714, 715, dan 718 yang meliputi Laut Banda, Laut Halmahera, hingga Laut Arafuru. Pengelolaan dilakukan berbasis data dan sains agar sumber daya tetap lestari.
“Prinsip ekonomi biru itu jelas. Ekonomi tumbuh, masyarakat pesisir sejahtera, dan ekosistem laut tetap terjaga untuk generasi mendatang. Laut Maluku Utara bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga sumber kesejahteraan yang harus kita kelola bersama,” tegas Samsuddin.
Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan produksi perikanan tangkap dan budidaya dapat mencapai 750.000 ton per tahun dan menyerap tenaga kerja lebih dari 30 ribu orang.
Samsuddin berharap, Kie Raha Ekonomi Forum dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan kerja sama yang dapat segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan visi Maluku Utara sebagai provinsi maritim yang maju.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber masing-masing yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara Handi Susila, Perwakilan Regulator Kementerian Kelautan, Kepala Biro Perencanaan Bappenas-Direktur Kelautan dan Perikanan serta dari Perusahaan Eksportir Perikanan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama. (tan)
