TOBELO, NUANSA – Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), sepertinya masih harus ditelisik. Bagaimana tidak, dari total APBD Rp 1 triliun lebih, yang terealisasi Rp 900 miliar. Sekitar Rp 100 miliar diduga tidak terealisasi.
Dugaan masalah ini terkuak saat Pj Bupati Halmahera Utara, Safrudin Juba menyampaikan laporan pertanggungjawab (LPJ) APBD 2020 di kantor DPRD dua hari kemarin. Pj Bupati juga menyampaikan secara terang dan jelas di depan wakil rakyat Halmahera Utara terkait dugaan pengelolaan APBD 2020 tersebut.
Usai paripurna penyampaian LPJ, Ketua Komisi I DPRD Halut, Irfan Soekoenay menyayangkan penggunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut. Ia bahkan dengan tegas mengatakan, justru anggaran Rp 900 miliar yang sudah direalisasikan itu pun kemungkinan hanya di atas kertas saja. “Praktis di lapangan tidak ada dampaknya. Dugaan saya, APBD 2020 ini bermasalah. Kita lihat banyak pegawai dan honorer yang hak-haknya tidak dibayarkan,”ujarnya.
Menurut Irfan, munculnya masalah tersebut menandakan tata kelola keuangan di Pemkab Halut masih menyimpang. Ia mengaggap menjadi penting agar dibentuk panitia khusus (Pansus) DPRD. “Jangan sampai anggaran itu disalahgunakan atau mungkin tidak tepat sasaran sehingga merugikan masyarakat, sehingga harus dibentuk Pansus,”tegas Irfan yang juga politisi PKB.
Sementara itu, Dosen Ekonomi Unkhair, Dr Aziz Hasyim menuturkan, jika Rp 100 miliar lebih itu diketahui tidak terealisasi, setidaknya harus dicek pada sisa lebih pembiayaan tahun berkenan (SILPA) untuk APBD 2021. Kalau anggaran sebesar itu tidak ada di SILPA, maka kemungkinan sudah terealisasi, tetapi sulit pertanggungjawabannya.
“Kalau sudah terealisasi tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya sarankan Inspektorat melakukan audit dengan tujuan tertentu, bukan audit reguler. Karena audit reguler dan audit dengan tujuan tertentu itu tujuannya berbeda,” sarannya mengakhiri.(kov)
