SOFIFI, NUANSA – Lambannya pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menelusiri penggunaan anggaran Covid-10 tahun 2020 dan utang Pemprov senilai ratusan miliar rupiah, mendapat tanggapan Dosen Fakultas Hukum UMMU, Hendra Kasim. Ia melayangkan kritik tegas kepada anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) yang entah kenapa hingga kini belum juga membentuk Pansus tersebut.
Menurut Hendra, anggota DPRD Provinsi yang sekarang sudah tidak bisa diharapkan. Bayangkan saja, belum lama ini mereka malah memilih jalan-jalan ke Makassar, Sulawesi Selatan, disaat masyarakat Maluku Utara terjerit di masa pendemi. “DPRD Provinsi Maluku Utara sekarang ini sense of krisis (kepekaan menghadapi krisis-nya) sangat rendah. Pada beberapa momentum, mereka malah pentingkan diri sendiri,” ujarnya Hendra.
Ia mengatakan, anggaran Covid-19 tahun 2020 tentu saja nilainya begitu besar. Begitu juga utang Pemprov yang nilainnya sangat besar, tetapi bagaimana kejelasan utang tersebut, terbilang masih samar-samar. Wakil rakyat, kata Hendra, setidaknya memiliki sedikit saja kepekaan bekerja untuk rakyat. “Karena uang yang jumlah besar itu kalau dipergunakan untuk rakyat, sudah pasti rakyat sejahtera. Tetapi kalau DPRD saja cuek, maka birokrasi juga pasti merasa enteng saja,” saranya menegaskan.
Lanjut Hendra, jika di internal DPRD masih terjadi tarik-menarik kepentingan terkait rencana pembentukan Pansus anggaran Covid-19 dan Pansus utang Pemprov, harus dicari tahu wakil rakyat yang mana melindungi sebuah kejahatan, sehingga diumumkan secara luas di media massa, supaya pemilihan legislatif ke depan jangan dipilih lagi. (udi/kov)
