TERNATE, NUANSA – Cara Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melakukan sosialisasi vaksinasi, layak dicontohi lembaga lainnya yang dipercayakan negara untuk menggenjot angka vaksinasi. Pemkot, melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 memanfaatkan berbagai cara, termasuk melalui media massa, untuk mengimbau masyarakat agar ikut divaksin.
Sekretaris Satgas Ternate, Arif Gani mengatakan, vaksin merupakan cara yang mempuni untuk memutus mata rantai covid-19. Jika target vaksinasi 70 persen sudah tercapai pada Oktober 2021 nanti, tentu akan ada kebijakan baru. “Kita kalau ke Jakarta kan harus ikuti prosedur taat protokol kesehatan. Prosedur itu dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran corona. Jadi harus ada seritifat vaksin dan dokumen PCR saat melakukan perjalanan keluar daerah,” jelasnya.
Menurut Arif, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih diterapkan di Kota Ternate. Bukan tidak mungkin status PPKM akan dicabut, jika target vaksinasi sudah tercapai. Sekira 30,3 persen masyarakat di Ternate yang divaksin. Ia berharap masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk divaksin.
Lanjutnya, animo vaksinasi usia 12 hingga 20 tahun masih minim. Sehingga itu, Pemerintah Kota Ternate mulai fokus ke sekolah untuk memaksimalkan vaksinasi usia 12-20 tahun. “di Ternate zona kuning. Status PPKM di Ternate level 2. Semoga angka kesembuhan terus bertambah,” ujar Arif berharap.
Pemeriksaan di Pelabuhan
Tidak hanya di Bandara Babullah, di pelabuhan pun sudah dilakukan pengecekan sertifikat vaksin terhadap warga yang bepergian. Penerapan itu berdasar pada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 59 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang transportasi laut dan diberlakukan di seluruh Indonesia.
Ini disampaikan Miraza A. Polpoke, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelebuhan Kelas II Ternate. “Kami juga tetap berkoordinasi dengan Satgas covid-19. Prinsipnya, kami hanya menjaga pintu-pintu masuk pelabuhan dan siap membantu terkait kartu vaksin sebagai syarat perjalanan,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara KNPI Maluku Utara, Ikhwan Muhammad menambahkan, vaksinasi mestinya dilakukan di tengah-tengah masyarakat, bukan di kantor-kantor pemerintahan. Pemerintah, termasuk lembaga vertikal, harus memahami karakter masyarakat. “Kalau vaksinasi dilakukan di tempat terbuka dan di tengah-tengah masyarakat, kami yakin pasti ramai. Jadi jangan tertutup. Kan sudah dianggarkan, harusnya fungsikan anggaran itu,” tutupnya. (udi/kov)
