Polmas  

Terima Mandat KNPI Ilegal, Anak Bupati Halsel Ditolak Cipayung

Pertemuan ketua-ketua OKP-Cipayung bersama Ketua KNPI Halsel

LABUHA, NUANSA – Sungguh memalukan. Dua kata itu layak dialamatkan kepada sekelompok pemuda yang mengatasnamakan KNPI, kemudian menurunkan Surat Keputusan (SK) karateker untuk kepengurusan KNPI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Sadisnya, anak dari Bupati Halsel, Usman Sidik, ditunjuk sebagai Sekretaris Karateker.

Sayangnya, upaya sekelompok pemuda yang bahkan merangkul anak Bupati dengan tujuan ada nilai tawar di daerah, malah ditolak mentah. Lihat saja, OKP-Cipayung Plus dengan tegas dan terbuka menolak KNPI illegal di Halsel. Ketegasan OKP-Cipayung itu disampaikan melalui pertemuan yang dihadiri Ketua KNPI Halsel, Fahrizal Rahmadi.

Kelompok Cipayung yang di dalamnya terdapat Gerakan Mahasiswa Kritesn Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), KAMMI, GAMKI, dan IMM, hanya mengakui KNPI dengan Ketua Umum Pusat Noer Fajrieansyah, Ketua DPD KNPI Provinsi Irman Saleh, dan Ketua DPD KNPI Halse Fahrizal Rahmadi.

Penolakan ini disampaikan Kelompok Cipayung usai menggelar konferensi pers di Sekretariat DPD KNPI Halsel. Juru Bicara Kelompok Cipayung Halsel, Leo Nerd menyampaikan, penolakan tersebut disampaikan bukan tanpa dasar, namun sesuai dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dakam Pakta Integritas pada acara pelantikan DPD KNPI Halsel yang diketuai olel Fahrizal Rahmadi pada 27 November 2020 lalu.

“Kami kelompok Cipayung Halsel tidak tahu menahu terkait dengan KNPI lainnya, yang kami tau hanya Bung Fahrizal Rahmadi,” ujarnya. Lanjut Ketua GAMKI ini, Pakta Integritas yang dituangkan dalam pelantikan adalah bukti sebuah pengakuan bagi OKP cipayung yang berhimpun di Halmahera Selatan.

Sebagai komitmen Cipayung Halsel, pihaknya hanya tahu kepengurusan yang terdaftar pada pemerintah melalui Kesbangpol, hingga saat ini  hanya kepengurusan Fahrizal.

“Jika ada KNPI lain yang hadir di Halsel, maka secara tegas kelompok Cipayung menyampaikan kepada Kesbangpol untuk menolak. Tugas kita sama, membantu mendorong terciptanya program pemerintah, namun dari sisi lain kita harus mengetahui dimana letak keabsahan sebuah organisasi,” jelasnya.

Sementara Ketua DPD KNPI Halsel, Fahrizal Rahmadi menambahkan, sebagai Ketua DPD KNPI Halsel,  sesuai komitmen rekan-rekan OKP Cipayung plus bawa KNPI di Halsel hanya satu, yaitu Fahriz sebagai ketua dan Tabrid S Talib sebagai sekertaris.

“Jika ada KNPI versi lain, itu saya tidak tahu, karena kami di KNPI hanya satu yakni Ketum DPD KNPI pusat Noer Fazriansayh dan Ketua DPD KNPI Provinsi Malut Irman Saleh. Jadi komitmen rekan-rekan OKP Cipayung plus itu adalah bentuk dukungan kepada kami dan itu disampaikan secara terbuka ke publik,” pungkasnya. (rul/rii)