TERNATE, NUANSA – Dugaan mafia Izin Usaha Pertambangan (IUP) Maluku Utara (Malut) mulai menjadi pembahasan kalangan aktivis. Mereka menyadari kalau dugaan mafia IUP tersebut dilakukan oleh oknum-oknum elite. Rebutan lahan pertambangan di Maluku Utara bukan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Hanya segelintir orang di daerah yang dapat menikmati sedikit uang dari praktik busuk tersebut.
Direktur ADKUMHAM Maluku Utara, Maruf Majid meminta kepada masyarakat, khususnya generasi muda agar bangkit dan bergerak melawan praktik mafia IUP di Maluku Utara. Sebab, bukan hanya lingkungan yang dirusak dan sudah pasti memberi dampak buruk yang panjang, tetapi juga mengabaikan azas manfaat yang mestinya didapat daerah dan masyarakat.
“Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi. Mari kita lakukan konsolidasi untuk bangkit melawan kezaliman ini. Bukan hanya oknum di Pemprov Malut, tetapi mafia IUP ini pasti dimainkan oleh elite nasional dan di daerah dari lembaga tertentu. Mereka mengamankan IUP untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan masyarakat luas. Sekali lagi, kalau bukan hari ini kita bergerak, maka kemudian hari kita pasti menyesal,” harapnya menegaskan.
Menurut Maruf, gerakan senyap elite dalam dugaan mafia sulit terdeteksi. Hanya dengan perlawanan dengan massa besar lah yang akan bisa menangkis praktik busuk tersebut. Elite di Maluku Utara tidak bisa berbuat banyak, karena tekanan yang begitu kuat. Elite di daerah ini hanya sebatas mengamankan kepentingan pemodal besar di pusat. “Bayangkan saja, ada dua IUP di lokasi yang sama. Ini tanda bahwa praktik IUP di Maluku Utara sudah sangat buruk, karena mereka sudah mengabaikan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Maruf juga berharap langkah yang diambil anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara yang turun ke Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan, dapat membuahkan hasil dan menguntungkan masyarakat. “Kalau DPRD bergerak atas dasar untuk kepentingan rakyat, maka rakyat akan mendukung. Tetapi kalau DPRD bergerak hanya untuk kepentingan politik, maka jangan salahkan publik jika ada perlawanan,”tutupnya menegaskan. (rii)
