TERNATE, NUNASA – Kehadiran perusahaan pertambangan di satu daerah, belum tentu menyejahterakan masyarakat setempat. Di Maluku Utara (Malut), perusahaan pertambangan paling banyak beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.
Ironisnya, tingkat kemiskinan paling tinggi justru terjadi di daerah yang paling banyak perusahaan pertambangan, yakni di Kabupaten Halmahera Timur. Kabupaten yang dipimpin Bupati H. Ubaid Yakub ini ternyata masuk dalam kategori kabupaten paling miskin di Maluku Utara. Padahal, salah satu perusahaan pertambangan miliki negara beroperasi di wilayah tersebut, yakni PT. Antam.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, tingkat kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur sebesar 15 persen. Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Aidil Adha menjelaskan, angka kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan yang ditentukan konsumsi masyarakat, baik sandang maupun pangan. Di Maluku Utara, pengeluaran perkapitanya sebesar Rp 500 ribu lebih per bulannya. “Jadi kalau misalnya dalam satu rumah ada empat orang, suami, istri dan dua anak, maka minimal penghasilan harus dua juta. Ini baru tidak tergolong miskin. Kalau di bawah itu, masih kategori miskin,” jelasnya.
Setelah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten termiskin kedua di Maluku Utara adalah Halmahera Tengah. Kabupaten yang dipimpin Bupati Edi Langkara berada pada 13 persen angka kemiskinannya. Padahal, di daerah ini sementara beroperasi salah satu perusahaan pertambangan besar yakni PT. IWIP. (ano/rii)
