LABUHA, NUANSA – Pengusiran terhadap 16 Kepala Keluarga (KK) yang menempati Perumahan Habibi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mendapat respons dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Selatan.
Ketua KNPI Halmahera Selatan, Fahrizal Rahmadi mengatakan, langkah yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Halmahera Selatan terbilang kasar dan tidak berprikemanusian. Disperkim harusnya tidak memberlakukan warga dengan cara-cara yang keras, karena mereka juga warga Kabupaten Halmahera Selatan.
“Sekalipun alasan pemerintah bahwa perumahan itu bermasalah, tetapi bukan dengan cara diusir dari perumahan seperti itu. Disperkim harusnya melakukan pendekatan dengan cara yang lebih elegan, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat. Kami lihat cara yang dilakukan Disperkim ini tidak manusiawi,” ujarnya.
Menurutnya, perumahan Habibi itu bukan sekadar bangunan fisik, tetapi harus dilihat jauh dari itu, yakni ada kehidupan di dalamnya. Ada sejumlah kepala keluarga yang hidup tenang di perumahan itu. Jika ketenangan mereka selama ini dibuat tidak tenang atas sikap Disperkim, maka sangat disayangkan.
“Ada nilai kemanusian di dalam sana yang mestinya diperhatikan oleh pemerintah daerah, bukan malah diusir seperti itu. Mereka butuh perhatian pemerintah. Hati-hati, jangan sampaikan masyarakat tidak merasa nyaman dengan pemerintah,”tuturnya mengingatkan.
Lanjut Fahrizal, sebanyak 50 KK yang menempati perumahan Habibi itu berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Bahrain Kasuba pada 2016 lalu. Proses yang dilalui 50 KK tersebut tentu telah dilewati. “Lalu hari ini Disperkim bilang ada masalah. Bahkan Kadisperkim bilang SK itu tidak sah dan tidak teregistrasi dalam pemerintahan. Lalu mana yang lebih abasah antara buku registrasi dan SK Bupati ?,” katanya dengan nada tanya.
Fahrizal menambahkan, kalaupun memang menurut Perkim ada 16 KK dari 50 KK bermasalah, harusnya ditertibkan dengan cara yang manusiawi, bukan diusir paksa. Apa yang dilakukan Disperkim, kelihatannya jauh dari slogan pemerintahan Usman-Bassam yakni mengembalikan Senyum masyarakat Halmahera Selatan.
“Yang terlihat itu kesannya warga yang tempati perumahan sekarang ini ada masalah dengan pemerintah, sehingga pemerintah menyelesaikan masalah dengan cara yang otoriter. Kami sarankan Disperkim tidak melakukan cara-cara yang kasar kepada masyarakat. Lakukanlah pendekatan yang membuat masyarakat merasa nyaman dengan pemerintah,” tutupnya. (rul/kep)
