JAILOLO, NUANSA – Pernyataan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Albert Hama, yang meminta Bupati James Uang segera melakukan roling jabatan sebagaimana janjinya, ditanggapi serius oleh Wakil Bupati Halmahera Barat, Jufri Muhammad. Seperti diketahui, Albert melontarkan pernyataan itu setelah Bupati memberikan keterangan terbuka bahwa ia akan melakukan roling.
Menanggapi sikap wakil rakyat tersebut, Jufri berharap Albert Hama agar tidak merespons pernyataan Bupati James secara kerdil. Jufri menyarankan Albert agar menanggapi statement Bupati terkait roling jabatan dengan pola pikir yang komprehensif. “Karena yang disampaikan Bupati waktu itu setelah pelantikan roling jabatan dan Bupati sampaikan bahwa kedepan akan ada roling lagi,”jelasnya.
Jufri yang juga Ketua NasDem Halmahera Barat itu menuturkan, statement Bupati soal roling jabatan itu bertujuan memberikan motivasi kepada pejabat yang dilantik beberapa waktu lalu, sehingga meningkatkan kinerja pejabat struktural. Pejabat diminta Bupati agar selalu bekerja keras, cerdas dan ikhlas serta selalu bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Karena setiap pejabat pasti dievaluasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Djufri juga menyebutkan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, maka prinsipnya Pemkab Halmahera Barat sangat mendukung masukan dan pernyataan yang konstruktif guna menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. “Dalam Menanggapi beberapa pernyataan dan masukan include yang disampaikan Albert Hama pada beberapa waktu yang lalu terkait urgensi roling jabatan eselonisasi, maka bersama ini kami menanggapi bahwa setiap pergeseran atau roling jabatan tentunya di titik beratkan berdasarkan kebutuhan organisasi dengan berpedoman sesuai regulasi yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negera (ASN),” tuturnya.
Ia juga menyebutkan, dalam implementasinya, Pemkab Halmahera Barat pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telah melakukan evaluasi, termasuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hemat struktur, kaya fungsi serta selanjutnya melakukan roling jabatan eselonisasi secara bertahap dan terukur.
Djufri menambahkan, yang dilakukan itu agar terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat harus tetap eksis dalam pengabdiannya guna mendukung dan menyukseskan serta mewujudkan program-program kerja pemerintah daerah menjadi lebih baik lagi kedepan.
“Jadi yang namanya evaluasi kinerja itu dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Baperjakat dan kepegawaian. Yang kita nilai bagaimana ASN atau pejabat yang telah dilantik itu memiliki kinerja yang bagus. Kalau soal kinerja itu baik luar biasa, ouputnya bakal dipromosikan naik misalnya kalau eselon IV naik ke eselon III dan kalau kinerjanya biasa-biasa saja atau jalan di tempat, maka kami lakukan roling, misalnya di posisi A ke posisi B,”jelasnya.
Lanjut Jufri, kalau pejabat yang berkinerja kurang bagus, maka akan dimutasi atau nonjob. Itu akan dilakukan melalui jalur evaluasi. Evaluasi itu bukan saja untuk mengganti orang, tetapi bagaimana untuk mempromosikan orang. “Dan itu bukan kerja yang biasa-biasa saja. Itu butuh waktu dan memang sudah dilakukan biasanya enam bulan, jadi belum sampai enam bulan kami sudah harus menilai kinerja orang, jadi di bulan Maret ini sudah pas enam bulan dan tentunya setelah itu evaluasi dan kita rangkumkan lagi kira-kira mana yang bakal diganti,” pungkasnya. (adi/rii)
