TERNATE, NUANSA – Ketika mahasiswa di provinsi lain dihormati oleh kepala daerah dan pejabat lainnya, kondisi yang berbeda dialami mahasiswa di Maluku Utara (Malut), khususnya di Kota Ternate. Demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan hingga tiga kali, paling tidak menjadi buktinya.
Bagaimana tidak, dalam aksi yang diikuti ratusan mahasiswa, baik di depan kantor Wali Kota maupun di depan depot utama Pertamina di Kelurahan Jambula, tidak satupun pejabat di daerah ini yang menghampiri massa aksi untuk menyerap aspirasi mereka. Justru, ketika aksi jilid III dilangsungkan di Kelurahan Jambula, Wali Kota Ternate diketahui berada di Jakarta bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara juga berada di Jakarta. Sebagian dari mereka baru balik ke Ternate pada Sabtu (23/4). Sedangkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba diketahui masih dalam proses pemulihan setelah sakit beberapa waktu lalu. Sedangkan anggota DPRD Kota Ternate belum diketahui keberadaan mereka.
Ketika aksi berlangsung, para orator selalu berteriak meminta agar ada utusan pemerintah daerah yang menemui mereka. Mahasiswa hanya ingin aspirasi mereka tersampaikan. Sayangnya, teriakan para orator tidak didengar pengusa di daerah ini. Sebaliknya, mahasiswa justru dihadapkan dengan aparat kepolisian. Mereka disemprotkan dengan water canon dan dibubarkan secara paksa. Beberapa mahasiswa ditangkap.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Maluku Utara, Evelin F. Pinoke mempertanyakan kenapa tak satupun aspirasi mahasiswa terkait penolakan kenaikan harga BBM yang didengar Gubernur Maluku Utara. “Pemprov jangan tutup mata terkait dengan persoalan BBM, banyak mahasiswa yang direpresif oleh aparat kepolisian hanya karena menolak kenaikan harga BBM,” ujarnya dengan nada kesal.
Selain Gubernur, Ketua LMND juga menyesalkan sikap Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman yang sama sekali tidak menghiraukan mahasiswa yang menggelar aksi tersebut. “Anggota DPRD provinsi dan Kota Ternate juga sama saja. Mereka tidak memiliki fungsi sama sekali. Wakil rakyat itu harusnya tampil bersama rakyat saat aksi. Aksi yang kami lakukan ini aksi damai,” katanya.
Ia menambahkan, pertemuan yang dilakukan Wali Kota dengan beberapa orang yang mengatasnamakan utusan OKP, bukan berarti sudah mewakili seluruh OKP di Kota Ternate. (tox/rii)
