TERNATE, NUANSA – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara (Malut) mendukung langkah DPRD Provinsi yang membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri sejumlah masalah yang terjadi di Pemprov. “Yang sudah terbentuk itu kan Pansus LPKJ. Atas nama pemuda Maluku Utara kami mendukung Pansus untuk menelusuri utang-utang Pemprov dan penggunaan anggaran di setiap SKPD,” ujar Sekretaris KNPI Maluku Utara, M. Ardiansyah.
Menurut dia, wacana pembentukan Pansus 13 IUP dan anggaran STQ memang harus dibentuk. Pasalnya, dua hal tersebut diduga bermasalah. Ini kaitannya dengan dugaan mafia izin pertambangan di daerah dan dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan STQ. “Ketika kontraktor ingin membongkar Masjid Raya Sofifi karena upahnya belum dilunasi, itu membuat kita semua pasti kaget. Kok begitu ya kondisi birokrasi di daerah kita,” katanya.
Selain itu, Sekretaris KNPI juga mendukung penuh Polda Maluku Utara terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Maluku Utara. ia menyayangkan pihak Dispora yang diduga menyalahgunakan anggaran yang mestinya untuk paskibraka dan anggaran refocusing. Bukan hanya ini saja, dirinya juga berharap Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan kapal Nautika.
“Kan sudah ada fakta persidangan, kenapa tidak dilakukan penyelidikan. Ada apa ini. Kalau Kejakasaan Tinggi mendiamkan, nantinya akan muncul kecurigaan buruk dari publik. Atau mungkin Kepala Dikbud itu kebal hukum ya. Semua warga negara itu sama di mata hukum, jadi jangan beda-bedakan,” tegasnya mengakhiri. (rii)
