TERNATE, NUANSA – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate untuk mengusut dugaan korupsi anggaran pananganan Covid-19 yang melekat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate tahun 2021-2022 senilai Rp 22 miliar, diragukan publik.
Praktisi Hukum Maluku Utara (Malut), Abdul Kader Bubu menuturkan, proses hukum di Kejari memang harus didukung, karena ini terkait dengan pemberantasan korupsi. Meski begitu, ia mengajak kepada semua pihak agar mengawasi secara ketat terhadap Kejari, sehingga proses hukum tersebut sampai ke pengadilan. “Hal seperti ini mesti diawasi secara ketat agar prosesnya bisa berjalan lancar dan berbuka hingga ke Pengadilan,” ujarnya kepada Nuansa Media Grup (NMG), Sabtu (28/5).
Dosen Fakultas Hukum di Universitas Khairun Ternate ini juga menganggap, langkah yang diambil Kejari dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait sebagai saksi, belum tentu dapat menyelesaikan kasus itu. Ia bahkan tidak percaya jika Kejari dapat mengusut kasus ini hingga ke Pengadilan. “Bagi saya upaya pemeriksaan yang dilakukan Kejari, itu luar biasa. Tapi saya juga belum percaya kalau masalah ini sampai ke pengadilan,” terangnya.
Kandidat Doktor di Universitas Islam lndonesia (UII) Yogyakarta ini menegaskan, jika proses kasus telah ditemukan adanya tindak pidana bagi para terduga pelaku yang dengan sengaja menyalahgunakan anggaran negara dalam kondisi darurat akibat dari pandemi Covid-19, maka harus dilakukan pembicaraan terkait aspek-aspek pemberatan pidana bagi para pelaku yang terbukti melakukan korupsi. “Yang penting sekarang itu Jaksa serius atau tidak menangani kasus ini, jangan-jangan cuma ramai sesaat setelahnya hilang tanpa jejak,” tandasnya.
Sekadar diketahui, pihak terkait yang sudah diperiksa tim penyelidik Kajari Ternate adalah, Kepala Dinas Kesehatan Ternate, Nurbaity Radjabessy, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) M. Arif Abdul Gani dan dan Kepala Seksi (Kasi) Kesiapsiagaan BPBD Ternate, Andi. (tox/kep)
