JAILOLO, NUANSA – Pemerataan guru di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) masih harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, beberapa Sekolah Dasar (SD) di sejumlah kecamatan, diketahui masih kekurangan guru. Masalah ini mendapat tanggap Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Barat, Fandi Ibrahim.
Ia menyarankan kepada Dinas Pendidikan (Diknas) Halmahera Barat agar benar-benar serius merealisasikan pemerataan guru. Jika diwujudkan, maka kekurangan guru di beberapa sekolah akan teratasi dengan baik. “Kami ingin program pemerataan guru itu diwujudkan oleh Diknas. Kami Komisi III selalu mendukung pemerintah daerah terkait dengan pendidikan,” ujarnya.
Menurut Fandi, Komisi III DPRD akan terus mengawal pemerataan guru di Halmahera Barat, hingga Diknas merealisasikannya. Karena ini ada hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Selain, kemampuan setiap guru juga harus diperhatian. Karena guru itu termasuk menjadi penentu kualitas pendidikan daerah ke depan.
“Kami juga minta supaya selesaikan masalah di Desa Tuakara, di mana status wilayahnya sudah masuk Halmahera Utara, tetapi SD dan SMP di desa itu masih milik Halmahera Barat. Kita harus fokus proses pendidikan di situ, salah satunya hadapi ujian. Setelah itu kita bahas gedung apakah dihibahkan ke Halmahera Utara atau bagaimana,”ujarnya.
Lanjut Fandi, guru di SD dan SMP Desa Tuakara harus dikembalikan ke Halmahera Barat, karena daerah masih membutuhkan banyak guru. “Atau kalau ada yang berasal dari Tuakara, tanyakan ke mereka, apakah mereka mau bertahan atau mau ke Halmahera Barat. Ini tinggal dibicarakan saja,” tutupnya. (uum/rii)
