TERNATE, NUANSA – Sikap Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba yang meminta bantuan anggota DPR RI dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperjuangkan pemekaran Sofifi sebagai ibukota Maluku Utara, mendapat respons publik. Praktisi hukum Maluku Utara, Hendra Kasim angkat bicara menyikapi sikap orang nomor satu di Pemprov tersebut.
Menurut Hendra, sikap Gubernur Abdul Gani Kasuba yang bahkan meminta bantuan wakil rakyat dari provinsi lain itu karena kemungkinan bargaining posisi Maluku Utara di pemerintah pusat tidak bernilai. Maluku Utara hanya dilihat dari segi hasil alam, selebihnya sudah tidak lagi. “Padahal kita memiliki empat Kesultanan yang pernah memiliki peran besar bagi negara ini. Gubernur harus melihat potensi empat kesultanan ini jika ingin mengusulkan sesuatu ke pusat,” ujarnya Hendra pada Nuansa Media Grup (NMG), Senin (13/6).
Terkait dengan moratorium, kata Hendra, hanya alasan pemerintah pusat saja. Lihat saja, Papua dimekarkan menjadi beberapa daerah tanpa ada keributan. Sebenarnya Sofifi sudah lama diperjuangkan, tetapi belum juga membuahkan hasil. Pemprov Maluku Utara harus menggerakkan segala potensi di daerah ini jika ingin menarik simpati pemerintah pusat. “Gubernur jangan terjadi termakan dengan janji-janji manis pemerintah pusat, yang pada akhirnya tidak terealisasi,” tegasnya.
Menurut Hendra, koordinasi Pemprov Maluku Utara ke pemerintah pusat sangat lemah. Itu sebabnya, apapun kepentingan Maluku Utara yang disuarakan, sulit terwujud, termasuk pemekaran Sofifi sebagai ibukota Maluku Utara. Selain itu, Hendra juga mempertanyakan peran tiga anggota DPR RI dan empat anggota DPD RI dapil Maluku Utara di pusat.
“Kalau sampai pak Gubernur sudah meminta bantuan kepada anggota DPR RI dapil luar Maluku Utara, berarti apa tugas tujuh wakil kita selama ini. Ini sangat memalukan. Di mana wakil dari Maluku Utara. Memang tidak salah ketika Gubernur meminta bantuan orang lain, tetapi akan lebih etis jika wakil rakyat dari Maluku Utara lah yang menyuarakan masalah Sofifi. Sejauh ini kami tidak pernah dengar suara tujuh wakil dari Maluku Utara itu di pusat,” tuturnya mengakhiri. (rii)
