TERNATE, NUANSA – Pernyataan anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, terkait dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SD dan SMP di Ternate, ditanggapi Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Ternate, Udin Kuka.
Menurut Udin, di sekolah yang ia pimpin, komite sekolah sempat berinisiatif patungan untuk membeli karpet musala. Pihak sekolah tidak meminta kepada orang tua siswa, tetapi orang tua siswa melalui komite lah yang berinisiatif patungan untuk membeli karpet tersebut.
“Jadi bukan guru-guru yang minta, tapi pada saat rapat kelulusan lalu, Ketua Komite menyarakan agar mereka patungan untuk beli karpet dan semua orang tua yang anaknya lulus itu bersedia patungan. Tapi saya belum cek uang itu sudah terkumpul atau belum,” akunya.
Ia mengatakan, rata-rata orang tua yang anaknya sekolah di SMP itu mampu dari segi ekonomi. “Pihak sempat tawarkan agar komite yang langsung beli, tetapi mereka (komite) sampaikan bahwa uang hasil patungan diserahkan ke sekolah, nanti pihak sekolah yang beli. Jadi, intinya guru tidak meminta apapun ke orang tua siswa,” tegasnya.
Sikap yang ditunjukan Nurlela Syarif menyangkut dugaan pungli di sekolah, bagi Udin, terlalu membesarkan masalah yang mestinya tidak dibesar-besarkan. Yang disikapi Nurlela itu bahkan disebut tidak masuk akal dan tidak perlu disoalkan. “Karena yang dilakukan setiap orang tua itu adalah keiikhlasan. Mereka mungkin berpikir bahwa anak mereka sudah dididik di sekolah, sehingga berinisiatif untuk membeli karpet,” ujarnya.
Lanjut Udin, sejauh ini pihak sekolah tidak pernah memanfaatkan komite. Yang terjadi adalah pihak komite memiliki rasa untuk membantu sekolah. “Apalagi yang mereka bantu di SMP 7 ini menyangkut dengan rumah ibadah. Pengadaan karpet itu tidak masuk BOSDA, sehingga orang tua siswa berinisiatif,” tutupnya. (udi/rii)
