TALIABU, NUANSA – Dua insiden di dunia pendidikan Maluku Utara (Malut) belakangan ini membuat publik geleng-geleng kepala. Insiden pertama terjadi di Kota Ternate, di mana ada oknum Kepala Sekolah Dasar yang diduga memalsukan tanda tangan guru dengan kepentingan mencairkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dugaan pemalsuan tanda tangan itu langsung direspons Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate. Oknum Kepala Sekolah itu sempat dimintai keterangan di Pemkot. Hanya saja, bagaimana perkembangan masalah itu, sudah tak ada kabar lagi. Sejumlah praktisi menyarankan agar masalah itu digiring ke proses hukum, tetapi juga tidak dilakukan oleh Pemkot Ternate.
Kejadian kedua yang menggegerkan dunia pendidikan Maluku Utara, terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu. Yang di Taliabu ini terbilang lebih sadis. Bayangkan saja, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk sejumlah PAUD, diduga dipotong 20 persen oleh oknum di Dinas Pendidikan. Masing-masing PAUD menerima Rp 15 juta hingga Rp 20 juta.
Munculnya praktik yang merusak dunia pendidikan Maluku Utara ini mendapat respons praktisi hukum Hendra Kasim. Menurutnya, informasinya adanya pungli di dunia pendidikan, baik di Kota Ternate dan Kabupaten Talibau itu memang membuat semua pihak sakit hati. “Kalau ini dibiarkan, maka selamanya akan terjadi. Dan, kalau terus terjadi, maka mutu pendidikan kita tidak akan membaik,” tegasnya.
Menurut Hendra, praktik pungli seperti ini jangan dianggap sepele. Kata dia, praktik busuk itu sudah tentu menyerang langsung substansi pembangunan bangsa, karena generasi bangsa yang dirusak. Bayangkan saja, dunia pendidikan senagai fondasi pembangunan generasi bangsa telah rusak seperti itu.
Hendar menyayangkan praktik pungli yang begitu marak, tetapi satuan tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) pungli provinsi maupun kabupaten justru diam-diam saja. “Mereka ini sebenarnya kerjanya apa?. Kalau tidak bisa menuntaskan problem pungli, tim Saber bubar saja. Tim Saber pungli harus sadar, bahwa mereka dibentuk untuk membantu negara dalam rangka memberantas pelaku-pelaku pungli. Jangan biarkan dunia pendidikan kita dicabik-cabik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” harapnya tegas.
Taliabu
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Taliabu membantah terkait dugaan pemotongan anggaran bantuan operasional (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD). Kepala Bidang TK/PAUD, Budiyanto Muhdin membantah informasi tersebut. “Kalau Kepala PAUD bilang kita potong dana BOP itu tidak benar. Itu Kepala PAUD bicara tidak ada bukti,” bantah Budiyanto.
Ia menjelaskan, setiap pencairan anggaran BOP PAUD, Kepala PAUD kemudian berpartisipasi untuk operator yang ada di Dinas Pendidikan. Sebab tidak semua Kepala PAUD bisa mengimput data. “Tidak semua Kepala PAUD tahu pegang laptop,” tuturnya.
Budiyanto juga meminta maaf jika sebelumnya tak memberika komentar ketika dikonfirmasi wartawan dan mengarahkan ke Kepala Dinas Pendidikan. “Kalau saya arahkan ke Kadis, saya meluruskan bahwa Kadis tidak tahu apa-apa soal pemotongan. Jelasnya informasi itu tidak benar,” tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pulau Taliabu, Citra Puspa Sari Mus, juga membantah adanya pemotongan tersebut. “Informasi itu tidak benar. Kalau benar ada oknum di Dinas yang potong anggaran BOP atau BOS, Saya akan berikan sanksi,” tegasnya. (ysn/rii)
