TERNATE, NUANSA – Rencana pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), mulai direspons publik. Bukan hanya di Jakarta, demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM juga dilakukan di daerah, termasuk di Maluku Utara. Jelang kenaikan harga, kelangkaan BBM sudah mulai terasa di Maluku Utara. Mahasiswa dan para sopir angkot serta motoris speedboat sudah turun ke jalan melakukan aksi.
Aksi pertama dilakukan motoris di pelabuhan Semut, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan pada Rabu (31/8). Mereka harus turun melakukan demonstrasi karena susah mendapatkan BBM. Akitanya, beberapa jam pelayanan speedboat rute Ternate-Sofifi sempat terhenti. Kapolda Maluku Utara, Irjen (Pol) Risyapudin Rursin dan pejabat utama Polda turun ke lokasi aksi untuk menenangkan massa aksi.
Aksi kedua dilakukan pada Kamis (1/9), yang melibatkan mahasiswa dan sopir. Ini terjadi di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara. Aksi kali ini mahasiswa dan sopir angkot menolak keras kenaikan harga BBM. Di Kota Ternate, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ternate dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Maluku Utara menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate. Sementara di Kabupaten Halmahera Utara, massa yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan para sopir angkutan umum menduduki Kantor Bupati Halmahera Utara.
Di Kota Ternate, massa aksi menggelar demonstrasi di depan kantor Wali Kota. Situasi sempat tegang, ketika massa aksi dan petugas keamanan saling dorong. Dalam aksi ini, massa yang tergabung dari KAMMI Maluku Utara juga kembali mempertanyakan progres surat edaran Wali Kota Ternate terkait larangan pembelian BBM di setiap SPBU oleh pengecer yang sering menggunakan jerigen dan sepeda motor dan mobil yang dimodifikasi. Juga standar harga penjualan BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut.
“Kenyataannya di lapangan tak sesuai dengan edaran yang dikeluarkan. Di lapangan juga tidak terjadi pengawasan dan pengawalan petugas sehingga praktik mafia BBM masih terjadi,” tegas Ketua PW KAMMI Maluku Utara, Rudi Ahmad.
Selain itu, massa juga secara tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga beberapa jenis BBM bersubsidi. Menurut mereka, jika pemerintah menaikkan harga BBM dalam kondisi pendemi Covid-19, justru lebih mempersulit masyarakat.
Rudi Ahmad, mengatakan, aksi damai ini dilakukan terkait wacana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi tentunya akan menambah beban masyarakat paskah Covid-19 ini.
Beberapa jam kemudian saat unjuk rasa berlangsung, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menemui massa aksi. Di depan puluhan mahasiswa tersebut, Wali Kota mengatakan, harga BBM belum naik. Tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa ini telah bicarakan tadi pagi tadi di dalam forum FGD. “Tapi hingga saat ini kita belum tahu apakah pemerintah pusat sudah menaikkan harga BBM apa belum,” akunya.
Menurut Tauhid, pemerintah daerah dan Forkompimda lainnya akan menyingkapi secara bersama jika BBM sudah resmi dinaikkan pemerintah pusat. “Pemerintah daerah hanya bagian dari pemerintah nasional, oleh karena itu, saya menyikapi bahwa pemerintah daerah bekerja sesuai kewenangan, jika di luar kewenangan tidak berani,” ucap Tauhid.
Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. ‘Insya Allah akan disampaikan sesuai kewenangan yang dimiliki, itu kalau BBM naik,” katanya.
Orang nomor satu di lingku Pemkot Ternate ini juga mengakui kalau tindaklanjut surat edaran tentang yang dikeluarkannya beberapa lalu itu, masih banyak kekurangan. “Memang kita di lapangan edaran tindak lanjutnya atau realisasi banyak masih kekurangan. Tetapi pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa harus ada bantuan di pihak lain,” tandasnya.
Berdasarkan pantauan NMG, Selain berorasi, dalam unjuk rasa ini mobil milik puluhan sopir angkutan umum pun dikerahkan di depan kantor Bupati Halmahera Utara. Massa yang tergabung dalam GMNI cabang Halmahera Utara dan para sopir angkutan umum itu menduduki Kantor Bupati selama beberapa jam.
Selain menolak rencana kenaikan BBM, massa juga mendesak Pemda Halmahera Utara untuk lebih maksimal dalam melakukan pemantauan di setiap SPBU. Pasalnya masih banyak terjadi praktik mafia BBM. “Kenaikan BBM ini pemerintah dengan sengaja telah membunuh rakyat itu sendiri. Kami meminta Bupati untuk mengevaluasi petugas yang berjaga di SPBU, karena sejauh ini penjagaan tidak efektif dan masih terjadi penimbunan BBM,” teriak salah satu orator, Wilson Musa.
Keresahan yang sama disampaikan Iwan, salah satu sopir angkutatan umum. Ia merasa kecewa karena selama ini BBM jenis pertlaite yang disubsidi pemerintah, sulit didapatkan. Menurutnya, pertalite hanya dipertuhkan kepada para pengecer.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Halmahera Utara, Nyoter Koenae dihadapan massa aksi mengaku akan melakukan rapat bersama dengan masa aksi. Dalam rapat nanti, pihaknya bakal melibatkan pihak SPBU dan Petamina.
Rapat direncanakan pada Jumat (2/8/2022) besok di kantor Bupati. Ia juga meminta, kepada masa aksi jika memiliki bukti praktik mafia BBM maka disampaikan ke Disperindag untuk ditindaklanjuti. “Tolong sampaikan, akan kami tindaklanjuti,” pintanya. (udi/fnc/tox)
