TERNATE, NUANSA – Ide Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B, mendapat tanggapan keras dari anggota DPRD Kota Ternate. Wakil rakyat sudah mendapat presentasi terntang studi analisis untuk mengukur dan menilai tingkat kelayakan atau feasibility study (FS) dari pihak rekanan. Alhasil, DPRD menganggap proyek melalui investasi PT. Wika senilai Rp 1,6 triliun dianggap tidak masuk akal, karena tidak bisa menjangkau APBD.
Ketua Komisi II DPRD Ternate, Mubin A. Wahid menuturkan, Wali Kota harusnya memperhatian dengan serius pada kewajiban Pemkot setiap tahun untuk melunasi utang atas investasi tersebut. Beban Pemkot sebesar Rp 169 miliar untuk menyetorkan ke PT. Wika setiap tahun, kata Mubin terlalu berat dan disebut tidak bisa.
Menurutnya, DPRD juga sudah mendengarkan paparan PT. Wika, termasuk menyangkut kewajiban Pemkot untuk membayar utang dari investasi Rp 1,6 triliun tersebut. Jika dibandingkan dengan APBD Ternate, tidak masuk akal. “Jika Pemkot sempatkan bekerjasama dengan nominal anggaran sebesar itu, lalu ketika dikurangi jumlah anggaran Rp 196 miliar atau Rp 170 miliar, ini berarti sisa anggaran belanja modal hanya Rp 29 miliar untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat Kota Ternate. Itu sangat tidak masuk akal. dana Rp 29 miliar untuk bangun setapak, drainase dan belanja kebutuhan lain, tentu tidak mungkin,” ujarnya.
Mubin menyarankan Pemkot untuk membuat skema lain. Jika tidak, maka rasanya mungkin tidak mungkin daerah bisa mengembalikan anggaran Rp 196 miliar setiap tahun jika RSUD sudah beroperasi. “Solusinya jika APBD tidak bisa jangkau, maka hanya bisa dilkukan multiyears. Itu yang terbaik, jika di-multiyears, maka daerah tidak perlu lagi full anggaran yang berlebihan, misalkan pekerjaan fisik selama tiga tahun atau berapa harus dibayar dalam kalkulasi setahun atau berapa dana,” tutupnya. (udi/tan)
