SOFIFI, NUANSA – Belakangan ini Ibukota Sofifi menjadi permbincangan menarik oleh berbagai kalangan. Banyak pihak (di luar pemerintah daerah) menginginkan agar Sofifi segera dibangun, seraya menyodorkan ide soal pengembangan wilayah tersebut. Ketika akademisi, praktisi dan berbagai unsur punya semangat besar untuk memperjuangkan Sofifi, justru berbeda dengan Pemprov Maluku Utara. Lihat saja yang disampaikan Presiden Joko Widodo dua hari lalu bahwa kajian tentang Sofifi belum ia ketahui.
Pernyataan orang nomor satu di Indonesia serentak membuat publik Maluku Utara kecewa berat. Sejauh ini belum ditemukan titik masalahnya, apakah Pemerintah Pusat lamban merespons, ataukah Pemprov Maluku Utara yang tidak serius mengurus rencana pembangunan Sofifi kedepan. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Hi. Umar angkat bicara menyikapi hal itu. Ia mengaku amat menyayangkan betapa Sofifi tidak diurus serius. Politisi PKS ini menduga kalau publik dibohongi. Padahal, dari jauh-jauh hari, isu dan informasi pengembangan Kota Sofifi berupa konsep kawasan Kota Sofifi yang telah dibahas Pemprov, Menko Marivest, Kemendagri dan Bapenas yang wilayahnya meliputi sebagian Kota Tidore Kepulauan dan sebagian wilayah Halbar, bahkan sudah sampai pada skema pembiayaan.
“Pernyataan Presiden Jokowi kemarin sampai saat ini kajian kawasan Ibukota Sofifi belum sampai di mejanya tentu mengecewakan kita semua, karena ini menjadi pertanda bahwa konsep dan pembicaraan selama ini belum mengalami kemajuan atau jalan di tempat,” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara ini juga menilai Pemprov tidak punya komitmen yang kuat dalam memperjuangkan rencana pembangunan kawasan perkotaan Sofifi. “Saya menilai lebih tepat adalah tidak ada komitmen yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku Utara. jika komitmennya kuat dan serius, mestinya kajiannya sudah ada di meja Presiden,” tandasnya.
Oleh karena itu, ia mendesak kepada Pemprov Maluku Utara, Menko Marivest, Kemendagri dan Bapenas agar intens dan serius membicarakan dan menyelesaikan hal ini. “Sehingga jangan sampai timbul kesan kalau daerah ini hanya menjadi objek dari pemerintah pusat dalam mengeruk sumber daya alam yang dibawa ke pusat, sementara daerah ini tidak diperhatikan,”tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa persoalan Ibukota Sofifi ini harus dibahas bersama-sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Serta Kemendagri. “Sehingga jangan sampai hanya pengelolaan kotanya, sementara pemerintahannya tidak. Pengelolaanya siapa? Apakah Kota Tidore ataukah ini menjadi kota madyanya sendiri,” ucapnya.
Jokowi juga menyebut dengan adanya instansi-instansi yang sudah pindah ke Sofifi, sangat memberikan dampak positif bagi pemerintah dan akan menjadi titik pertumbuhan baru ke depan. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan ada beberapa infrastruktur yang mestinya menjadi pusat perhatian dan ini akan di-back up oleh pemerintah pusat.
“Memang ada beberapa infrastruktur yang masih terus memback up oleh pemerintah pusat. Pelabuhan, airport yang dekat di sini. Itu yang diperlukan tadi. Saya juga sudah diskusi panjang dengan Pak Gubernur, nanti skemanya kita cari. Segera saya info kalau sudah ketemu,” tukasnya.
Presiden dua periode ini menambahkan, pengelolaan Ibu Kota Sofifi harus betul-betul dan hati-hati. Sehingga ini yang sampai sekarang kajiannya belum sampai di meja kerjanya. ”Mengkaji apanya, tapi belum sampai ke meja saya,” tukasnya.(ano/rii)
