TERNATE, NUANSA – Kapolda Maluku Utara yang baru, Irjen (Pol) Midi Siswoko dijadwalkan tiba di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Senin (24/10), setelah dilantik di Jakarta pekan lalu menggantikan Irjen (Pol) Risyapudin Nursin. Kehadiran Irjen Midi sebagai Kapolda Maluku Utara disambut baik publik. Masyarakat luas berharap kinerja jenderal bintang ini lebih baik, dibanding kapolda-kapolda sebelumnya.
Praktisi hukum Maluku Utara, Hendra Kasim menuturkan, tantangan Irjen Midi di Maluku Utara adalah mengembalikan citra Polri yang turun. Ia harus melakukan banyak hal positif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ke Polda dan Polri pada umumnya. “Sehingga itu, kami sarankan Irjen Midi sebagai Kapolda Maluku Utara untuk menyelesaikan sejumlah kasus yang hingga saat ini belum tuntas ditangani,” harapnya.
Menurut Hendra, kasus yang harus menjadi perhatian utama Irjen Midi adalah dugaan suap dan gratifikasi auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejak beberapa pekan lalu, proses hukum kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tapi hingga sekarang penyidik belum melakukan penetapan tersangka. “Saya sarankan Kapolda menaruh perhatian serius pada masalah yang memang diketahui publik luas. Karena publik akan terus mengawal. Jika Polda tidak mengusut serius, maka jangan berharap kepercayaan publik ke Polda akan tumbuh,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Hendra, Kapolda juga mestinya tegas terhadap masalah pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Ia menyarankan Irjen Midi menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan laut di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan sekarang ini sudah tercemar, bahkan warnanya sudah cokelat. Jika Kapolda memiliki keberanian untuk menindak pencemaran lingkungan di laut Obi, maka sudah pasti ia mendapat dukungan dan apresiasi besar dari masyarakat Maluku Utara.
“Karena selama ini tidak ada penegak hukum yang berani sentuh perusahaan tambang. Saya tantang Kapolda untuk menindak perusahaan tambang di Obi yang telah mencermarkan laut. Kalau sudah tercemar limbah tambang, maka mungkin masyarakat bisa mendapatkan ikan di kawasan itu. Ini masalah serius, jangan dianggap remeh. Kalau dibiarkan, maka laut Pulau Obi makin tercemar. Sudah saatnya ada tindakan tegas,” harapnya menegaskan.
Selain itu, kata Hendra, persoalan netralitas aparat keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, seperti yang diketahui bersama bahwa pemilu di Maluku Utara selalu menyisakan masalah. Tantangan bagi aparat keamanan adalah penjaga keamanan yang kadang ingin menjadi pemain. “Kami menaruh harapan di Kapolda yang baru untuk menyelesaikan beberapa masalah tersebut,” tutupnya. (rii)
