TERNATE, NUANSA – Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U. Malik angkat bicara menyikapi sikap Pemkot Ternate yang tidak membayar honor tenaga pengajar selama empat bulan. Ia menyayangkan sikap Pemkot yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar hak-hak pengajar.
Politisi Partai Golkar itu mendesak Pemkot, khususnya Dinas Pendidikan Ternate untuk mencari solusi supaya secepatnya membayar honor 900 tenaga pengajar dari PAUD hingga SMP. “Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka sudah tunaikan kewajiban, kenapa hak-hak mereka tidak dipenuhi. Pemkot sudah harus memperhatikan hak-hak tenaga pengajar, jangan diabaikan,” harapnya tegas.
Menurut Anas, perencanaan penganggaran pendidikan di Kota Ternate terbilang lemah, sehingga salah satu dampaknya dialami 900 tenaga pengajar PTT tersebut. ke depan, ia menyarankan, Pemkot lebih teliti dan memperkuat perencanaan penganggaran soal pendidikan. Pemkot diminta serius. Jika tidak, maka masalah pendidikan akan terus terjadi, termasuk soal tidak dibayarnya honor tenaga pengajar. “Tidak dibayarnya honor tenaga pengajar ini sudah pasti berdampak pada kualitas pendidikan, jadi Pemkot harus hati-hati,” tegasnya lagi.
Anas menambahkan, pergeseran anggaran belanja Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PTT, tidak boleh lagi terjadi. “Tahun ini Pemkot anggarkan enam bulan untuk honor tenaga pengajar. Kenapa tidak buat perencanaan 12 bulan saja, kenapa hanya enam bulan. Padahal kan data sudah di setiap sekolah dan di Dinas Pendidikan. Enam bulan dianggarkan lewat APBD induk, maka sisanya lewat APBD perubahan. Berarti sudah tidak lama lagi dilakukan pembayaran. Yang paling penting adalah Pemkot harus benahi lagi perencanaan anggarannya, supaya jangan lagi terjadi yang seperti sekarang,” sarannya mengakhiri. (udi/rii)
