TERNATE, NUANSA – Penanganan sampah berbasis partisipatif di Kota Ternate bakal dimulai, Jumat (9/12) besok.
Ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, saat memimpin rapat koordinasi dengan DLHK, Camat, Lurah dan satgas kebersihan di tiga kecamatan terkait penanganan sampah partisipatif.
Itu dilakukan untuk memanfaatkan armada roda tiga yang diserahkan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman beberapa waktu lalu kepada tiga kecamatan di Kota Ternate.
Rizal menyebut, tiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan Ternate Utara 17 unit armada kaisar yang melayani penanganan sampah di 150 RT. Kemudian 16 unit di Kecamatan Ternate Tengah, melayani penanganan sampah di 153 RT dan 17 unit di Kecamatan Ternate Selatan, yang melayani penanganan sampah di 202 RT.
“Hari ini, kita melakukan rapat Koordinasi serta rapat evaluasi terkait dengan optimalisasi pengelolaan sampah berbasis partisipatif,” ujarnya, Kamis (8/12).
Lebih lanjut, Rizal menerangkan, dalam rapat itu, ada beberapa hal yang dibahas, yakni tentang teknis di lapangan, mulai dari pungutan sampah di kelurahan, terutama sampah rumah tangga di setiap RT/RW. Kemudian sampah yang diangkut dari kelurahan akan dibawa ke trans depo lalu ke TPA.
Ia bilang, dalam menjalankan tugas sebagai satgas sampah, tidak ada masalah operasional yang dikhawatirkan. Sebab anggaran operasional yang dialokasikan di APBD 2022 itu sudah ada di APBD Induk.
“Tidak ada isu yang menyatakan anggaran atau operasional bagi petugas satgas kebersihan itu tidak ada. Memang sampai saat ini setelah diserahkan bantuan armada sampah roda tiga itu ada yang sudah kerja dan ada yang belum. Itu sudah ada kesepakatan mereka di tingkat kecamatan,” jelasnya.
“Untuk itu, mulai besok pada Jumat 9 Desember 2022 itu, sudah bisa dilakukan operasi pungutan sampah yang ada di kelurahan bagi yang belum melakukannya. Untuk minyak atau BBM akan diambil langsung di Kantor DLHK Kota Ternate,” sambungnya.
Lanjutnya, selain teknis pengumpulan sampah yang disepakati dalam rapat tersebut, ada juga pembagian jadwal di tingkat kelurahan. Karena fase tahapan sosialisasi sudah dilakukan 2 bulan yang lalu, yang melibatkan kecamatan, kelurahan dan para satgas kebersihan.
Sedangkan untuk upah atau gaji, lanjut Rizal, per orang mendapat Rp 1,5 juta dan akan dibayarkan melalui pos rekening kecamatan. Selain upah, lanjutnya lagi, ada juga sparepart atau jika terjadi kerusakan armada roda tiga, maka akan diperbaiki langsung oleh petugas bengkel dari DLHK atau jika tidak bisa diperbaiki, maka akan ditunda langsung oleh petugas untuk diperbaiki di bengkel yang ada di Kantor DLHK.
“Karena nantinya ada teknisi yang disiapkan dari DLHK dan jika masih ada kekurangan teknisinya, maka saya sampaikan rekrut tambah 3 orang lagi, agar mereka bisa membantu memperbaiki armada yang rusak di tempat kerusakan, sehingga tidak lagi bawa pulang ke rumah atau Kantor Lurah. Karena ini salah satu bentuk pelayanan yang diberikan untuk optimalisasi operasional armada itu sendiri,” pungkasnya. (udi/tan)
