TERNATE, NUANSA – Hubungan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota (Wawali) Jasri Usman, nampaknya makin tegang. Bahkan komunikasi dan koordinasi kedua pasangan dengan akronim TULUS itu kelihatannya tidak lagi normal.
Hal tersebut terlihat saat Jasri tidak menghadiri upacara Hari Jadi Ternate (HAJAT) ke-772. Atas dasar itu, anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Zainul angkat bicara.
Menurut Zainul, HAJAT di tahun 1250 adalah tahun di mana empat Momole sedang berembuk, bermusyawarah dan mengintegrasikan wilayah kekuasaan dengan mengangkat satu raja (Sultan).
“Itu artinya, kebesaran jiwa dari pemimpin kala itu bersatu membangun negeri ini. Kemudian di tanggal 29 itu di mana Sultan Babullah dan para rakyatnya berhasil mengusir penjajah dari negeri ini,” kenang Zainul saat diwawancarai, Kamis (29/12).
“Jika kita memperingati HAJAT ke-772 seperti ini, sementara di ruang rapat paripurna terlihat dari lima kursi tapi yang satu tidak terisi, ini menunjukan kita krisis kepemimpinan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Zainul menuturkan bahwa cerita empat Momole yang menyatukan kekuasaan dengan kebesaran jiwa, tidak nampak di pemimpin kota saat ini. Buktinya di beberapa agenda nyaris tidak pernah dihadiri Wakil Wali Kota Ternate.
“Ketidakhadiran ini sudah menjadi rahasia umum, dan menunjukan tidak harmonisan antara pasangan TULUS (Tauhid-Jasri). Ini yang sangat disayangkan. Mestinya di momentum semacam ini hal itu tidak terjadi,” sesalnya.
Ia berujar, harusnya di momentum HAJAT seperti ini, keduanya duduk bersama untuk memperingati hari besar bagi orang Ternate, karena ini menjadi momentum agar berbenah untuk memperbaiki hubungan yang tidak harmonis itu.
“Di refleksi HAJAT ke-772 tahun 2022 ini, tidak ada semangat atau spirit di level top down pemerintah kota. Sebenarnya ini butuh kebesaran jiwa dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota, karena tahun kemarin kan kita memilih pasangan calon, bukan memilih satu orang. Masa dalam pemerintahan yang sekarang tinggal satu dan satunya jarang terlihat di acara resmi,” cetusnya.
Karena itu, Zainul menegaskan bahwa ia akan mengusulkan ke DPRD Kota Ternate untuk menggunakan hak interpelasi meminta keterangan resmi dari kepala daerah.
Terpisah, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Setda Kota Ternate, Agus Fian Jambak, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut belum memberikan tanggapan, hingga berita ini ditayangkan. (udi/tan)
