TERNATE, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, kembali bertemu dengan tenaga kesehatan (nakes) RSUD Chasan Boesoirie Ternate. Kedatangan orang nomor satu di Pemprov Malut itu untuk merespons aksi yang dilakukan nakes lantaran buntut dari tunggakan TPP yang tak kunjung dibayar selama 15 bulan.
Gubernur mengatakan, pihaknya akan membayar tunggakan TPP nakes pada Januari-Februari. Untuk tahap awal, pihaknya melunasi tiga bulan tunggakan. Sisanya, jika ada anggaran, akan dibayar sembilan bulan ke depannya.
Menurut dia, dalam waktu dekat Pemprov akan membayar TPP nakes dengan menggunakan anggaran yang tersedia di Dinas Kesehatan. Selain itu, AGK juga memutuskan tak ada lagi pinjaman ke Bank sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya untuk membayar TPP nakes yang tertunggak itu.
“Kami tidak lagi pinjam ke Bank. Bulan Januari-Februari ini kita akan bayar tiga bulan, nanti berikutnya akan selesaikan sembilan bulan kedepan. Insya Allah kita akan bayar itu. Ada anggaran sudah mungkin Rp 20 miliar di Dinas Kesehatan. Kita ambil Rp 5 miliar, nanti berikutnya setelah perubahan baru kita usahakan,” tegasnya kepada Nuansa Media Grup (NMG) usai pertemuan dengan Deprov di Hotel Sahid Bella Ternate, Minggu (22/1) malam.
“ASN pegawai negeri inikan punya gaji. TPP inikan kebijakan saja. Mestinya dibayar waktu orang yang di luar Ternate, dari Sofifi ke Ternate barangkali ya, kita bayar. Tapi sekarang semua kita harus bayar. Jadi kalau boleh mereka (nakes) harus sabar,” sambungnya.
Sementara Sekprov Malut, Samsudin A. Kadir,menambahkan untuk di tahun ini, Pemprov telah menganggarkan pembayaran TPP secara total.
“Tahun 2023 kan kita sudah anggarkan full satu tahun. Nanti Desember, November, Oktober itu dipakai bayar di muka dulu. Supaya di bulan Februari kami bayar yang Januari 2023 ditambah dengan tiga bulan tunggakan. Nanti di perubahan baru diganti lagi. Jadi apa yang diperintahkan Pak Gubernur untuk mencari uang Rp 5 miliar dan minimal bayar tiga bulan, kita lakukan dengan cara itu,” jelasnya.
Lanjutnya, terkait pinjaman di bank, telah dibatalkan setelah melalui pembahasan bersama DPRD, karena dianggap terbebani dengan adanya bunga.
“Daripada ada bunga dan lain sebagainya lebih baik dibatalkan. Sementara anggarannya tersedia untuk kami alihkan di sini. Itu hasil diskusi dan kita putuskan itu. Februari insya Allah APBD jalan kita laksanakan,” tuturnya.
Setelah TPP dibayar, kedepan sudah melalui mekanisme keuangan. Karena itu, disepakati membayar dengan menggunakan pagu yang ada di 2023 . Di mana, tiga bulan dimajukan kedepan untuk menutupi tahun-tahun sebelumnya.
“Nanti diperubahan anggaran baru diganti tiga bulan itu lagi ditambah dengan sisanya. Jadi sabarlah untuk kita selesaikan. Ini bukan sebuah kesengajaan, karena pendapatan tidak memenuhi yang dikelola BLUD,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Deprov Malut, Kuntu Daud, meminta kepada gubernur agar secepatnya membayar TPP nakes yang tertunggak. Jangan dibiarkan terlalu lama, sebab cara-cara yang dilakukan nakes dengan berdemonstrasi di RSUD CB sangat meresahkan masyarakat terutama bagi pasien yang sakit.
“Kami hanya minta di Pak Gubernur harus bayar entah dengan cara apapun. Terus kami juga minta petugas (nakes) supaya jangan ada demo di IGD rumah sakit. Sebab demo disekitar situ, orang sakit tidak bisa masuk keluar,” tutupnya. (ano/tan)
