TERNATE, NUANSA – Pernyataan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud, yang menyamakan aksi tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie seperti komunis, direspons publik luas. Praktisi Hukum Hendra Kasim kelihatannya tidak terima dengan pernyataan politisi PDIP tersebut.
Hendra menuturkan, Kuntu yang menjabat Ketua DPRD harusnya memanfaatkan fungsi pengawasannya untuk menemukan solusi atas tunggakan tunjangan tambahan penghasilan tenaga kesehatan, bukan malah kian memperkeruh situasi. Yang disampaikan Kuntu secara terbuka yang menyamakan aksi tenaga kesehatan dengan gerakan komunis, kata Hendra, semakin membuat rumit suasana. “Ini pernyataan paling konyol yang disampaikan seorang Ketua DPRD. Pernyataan seperti ini tidak tepat keluar dari mulut seorang Ketua DPRD,” tegasnya menyesalkan.
Menurut Hendra, Kuntu sudah harus dibawa ke Badan Kehormatan untuk ditindak, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang tidak pantas terhadap tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat dan lainnya. Lanjut Hendra, Problem mogok tenaga kesehatan adalah masalah serius. Sikap Gubernur yang mengancam tenaga kesehatan akan diproses secara hukum, juga menunjukkan pemerintahan yang pongah, zalim dan tidak bisa melihat masalah. “Ironi provinsi paling bahagia namun ada hak yang diabaikan. Juga Ironi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia, namun tidak mampu membayar hak tenaga kesehatan,” tuturnya.
Hendra menambahkan, Gubernur dan DPRD kekurangan sense off crisis. Pemprov dan DPRD harus jujur bahwa masalah tenaga kesehatan ini bukan masalah baru, dimana sudah berulang kali tenaga kesehatan melakukan protes ke Gubernur, yakni terhitung dari beberapa kali demonstrasi di kantor Gubernur, demonstrasi di rumah dinas Gubernur hingga menunggu Gubernur di bandara.
“Semua dilakukan hanya untuk meminta kejelasan pembayaran tunggakan TPP tenaga kesehatan. Pokok masalahnya di situ, hak nakes. Sekarang, Pemprov dan DPRD seolah membangun wacana pokok masalah ada diboikot UGD. Inikan upaya menggiring kesalahan ke Nakes. Saya sarankan kepada Gubernur dan Ketua DPRD untuk lebih menunjukkan kepekaan terhadap masalah ini. Fokus pada masalah. Kami pikir sudah waktunya APH memeriksa masalah ini karena kami duga ada penyalahgunaan dana di RSUCB sehingga ada tunggakan TPP yang begitu lama. Seperti ada bau praktik korup,” tutupnya menegaskan. (rii)
