Lambang KNPI tak Boleh Sembarangan Digunakan

Sosialisasi SK Menkumham dan Sertifikat Merek KNPI.

TERNATE, NUANSA – DPD KNPI Maluku Utara menggelar sosialisasi tentang Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM serta Sertifikat Merek atas logo atau lambang KNPI yang berlangsung Sabtu (28/1) sore tadi di Sabeba Kopi, Kelurahan Takoma, Kota Ternate.

Sosialisasi tersebut sekaligus mengumumkan telah dibentuknya Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah (Musda) Ke-VII DPD KNPI Maluku Utara yang rencananya akan digelar pada Maret mendatang.

Dalam SK Kemenkumham itu tertuang Ketua Umum DPP KNPI saat ini adalah Muhammad Ryano Satrya Panjaitan, Sekretaris Jenderal Almanzo A T Bonara, dan Bendahara Umum dijabat Kusnanto. Sementara Mantan Ketua Umum Noer Fajrieansyah menjabat sebagai Ketua MPI dan Achmad Suhawi selaku Sekretaris MPI.

Sementara itu, dalam Sertifikat Merek yang juga diterbitkan oleh Kemenkumham disebutkan bahwa penggunaan merek logo atau lambang KNPI berlaku hanya oleh DPP KNPI versi Muhammad Ryano Satrya Panjaitan dengan jangka waktu hingga 10 Januari 2027. Itu artinya, lambang KNPI tidak diperbolehkan digunakan oleh pihak manapun tanpa seizin KNPI yang sah atau bisa dipidanakan.

Sertifikat Merek.
Sertifikat Merek.

Sekretaris DPD KNPI Maluku Utara, M Ardiyansyah mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengambil langkah tegas terkait penggunaan merek lambang KNPI di Maluku Utara. Dirinya menginginkan agar kesadaran itu muncul dari seluruh pihak yang berkepentingan atas KNPI.

“Langkah-langkah tegas belum kita ambil. Saya mengharapkan adanya kesadaran dari masing-masing pihak atas penggunaan merek lambang KNPI. Karena ini ganjarannya serius, yaitu pidana,” katanya.

Diakuinya ada banyak dorongan dari pengurus DPD KNPI Maluku Utara untuk mempidanakan pihak-pihak yang menggunakan lambang KNPI tanpa izin dari KNPI yang sah. Namun dirinya tak ingin terlalu jauh melangkah, apalagi hingga ke ranah pidana.

“Mungkin kepengurusan yang akan datang bisa melakukan itu. Tapi di kepengurusan saya sekarang, hal seperti itu perlu kita hindari. Saya hanya berharap adanya kesadaran dari masing-masing pihak di luar,” cetusnya.

DPD KNPI sendiri berencana akan menggelar Musda ke-VII pada Maret mendatang. Dalam beberapa waktu kedepan terlebih dahulu akan dibuka pendaftaran bakal calon ketua. (tan)