TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate dalam waktu dekat bakal merevitalisasi atau menata ulang sejumlah ruang publik di tahun 2023.
Itu setelah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ternate menggelar rapat koordinasi, membahas program pekerjaan fisik tahun 2023.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan pihaknya mengundang beberapa OPD teknis, yakni DLH, PUPR, Disperindag, Disperkim, Koperasi dan Dishub Kota ternate.
“Rapat tadi menyangkut program kegiatan tahun anggaran 2023 yang sebentar lagi mulai proses lelang maupun penunjukkan langsung. Setelah tahapan input, OPD masukkan Sirup LPSE ke ULP,” ujar Rizal, Kamis (2/2).
Rizal menyebut, ada beberapa substansi yang menjadi penekanan, yakni penataan segmen 3 di belakang Jatiland Mal, Pantai Falajawa, penataan Pantai Dufa-dufa di sepanjang tulang ikan serta penataan kawasan kumuh di Pantai Kasturian.
“Rapat koordinasi paling banyak dibahas program PUPR terkait kegiatan fisik, termasuk penataan Pantai Falajawa. Pantai Falajawa itu bakal dirombak total untuk memberi satu view baru sebuah desain open space terbuka,” jelasnya.
“Untuk di belakang Jatiland Mal, kami fokus bagaimana rapat koordinasi tadi menyatukan persepsi agar ketika proses berjalan antar OPD bisa meatching untuk kebijakan,” sambungnya.
Selain itu, pihaknya bakal mengganti fon city branding tulisan Ternate di Landmark, namun konsep Ternate tidak diubah. Bukan hanya itu, ruang publik Kota Ternate di Kelurahan Toboko akan dibongkar dan diganti, perencanaan ini dikonsepkan 99 Asmaul Husna untuk menyatukan Masjid Raya Al-Munawwar serta Taman Nukila dan penerangan jalan umum (PJU).
“Ada beberapa kebijakan yang juga rencananya dibuat, yaitu pemanfaatan lahan reklamasi yang selama ini masih kosong. Untuk itu, melalui Bappelitbangda akan coba membuat perencanaan,” tutur Rizal.
Menurut dia, penataan ruang tunggu dan ruang VIP Residence melalui pagu anggaran Dinas PUPR, sedangkan tambatan akan dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate.
“Langkah-langkah kebijakan dilakukan ini ketika lelang berjalan, dan jangan ada tumpang tindih, sehingga tidak ada miskomunikasi, itu yang dihindari. Jika ada pagu-pagu, awalnya terjadi penyesuaian akan dicoba menggunakan DID saja,” katanya.
Rizal menambahkan, rapat koordinasi ini tujuannya tidak hanya pada tataran konsep atau perencanaan, tetapi fungsi Bappelitbangda akan mengawal dari proses sampai output yang akan berdampak di masyarakat.
“Sementara untuk anggaran pembangunan keseluruhan program fisik tahun 2023 bisa cek di Dinas PUPR. Kalau penataan Pantai Falajawa dianggarkan Rp 2,5 miliar. Intinya rapat tadi lebih mematangkan konsep yang telah dibuat,” pungkas Rizal. (udi/tan)