TERNATE, NUANSA – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersinergi mengawal usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Pulau Moti. Pasalnya, 217 usulan tersebut bakal dirumuskan dan ditetapkan menjadi program prioritas daerah.
“Hari ini saya meminta OPD, baik itu Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Pertanian yang hadir untuk betul-betul bersama tim Bappelitbangda fokus untuk mengegolkan apa yang diusulkan tadi,” seru Tauhid, Selasa (14/2).
“Saya kira ini adalah hal-hal urgensi yang menjadi kebutuhan ril dari masyarakat Moti. Kehadiran pimpinan OPD itu bisa mensinergikan antara usulan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dengan rencana strategis yang dimiliki organisasi pemerintah daerah dan kecamatan harus disatukan, sehingga tidak ada yang saling menyalahkan atas kepentingan perencanaan yang diakomodir melalui APBD 2024,” sambungnya.
Tauhid mengatakan, Musrenbang yang akan dilaksanakan di 8 kecamatan Kota Ternate itu berlangsung selama 1 bulan. Ini karena proses perencanaan pembangunan tahapan-tahapan harus dimulai untuk rencana kegiatan pemerintah daerah tahun 2024, termasuk berbagai usulan kelurahan dan delegasi.
“Tahapan-tahapan ini harus dilalui semua, karena tuntutan perencanaan ini diikuti oleh perangkat pemerintahan terbawa,” tegasnya.
Menurutnya, tahapan ini akan naik di forum OPD, kemudian dilanjutkan Musrembang tingkat Kota Ternate. Karena itu, dokumen-dokumen inilah harus dilengkapi sebagai tahapan perencanaan dilakukan bottom up sampai top down.
Namun demikian, dari proses sejumlah Musrenbang yang diikuti oleh masyarakat selama ini, ada sikap apatisme dan hanya memandang sebuah rutinitas serta formalitas legalitas dari perencanaan pembangunan.
“Tetapi tuntutan perencanaan pembangunan sampai nanti diakomodir dalam APBD, sebab tahapan-tahapannya harus melalui seperti ini. Saya yakin bahwa delegasi yang hadir ini menjadi harapan pelaksanaan Musrenbang di Kota Ternate,” katanya.
Selain itu, usulan yang disampaikan camat adalah usulan yang bersifat strategis dan lokalitas yang saat ini menjadi perhatian dari kecamatan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sekalipun kecamatan merupakan perangkat daerah, tetapi di belakang camat ada kelurahan, RT dan LPM yang menyatukan aspirasi masyarakat.
“Jadi aspirasi yang dilahirkan masing-masing RT ini menjadi catatan penting bagi camat. Misalnya usulan terkait dengan talud, pasar yang belum terselesaikan serta jaringan komunikasi dan transportasi,” tuturnya.
Mantan Sekda Kota Ternate ini menambahkan, Musrenbang kecamatan arahnya sama, yakni untuk kepentingan masyarakat karena ada 217 daftar, di antaranya bidang ekonomi dan sumber daya alam 59 usulan, serta bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 111 usulan.
“Ini rata-rata kegiatan fisik. Sementara bidang pemerintahan dan pembangunan manusia hanya 47 usulan. Ini menjadi prioritas supaya mendukung 14 program prioritas Pemerintah Kota Ternate,” tandasnya.
Sementara, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menambahkan, Musrenbang di Kecamatan Moti ini menjadi penekanan, yakni setiap kecamatan harus memiliki penguatan seperti budaya dan lain-lainya.
“Kearifan lokal yang ada di wilayah juga menjadi fokus dari kami, dan usulan dari masyarakat harus dikoreksi secara baik serta mempunyai penguatan tersendiri. Apalagi yang menjadi keunggulan adalah Moti verbon dan hal-hal yang mempunyai karakteristik dan menonjol, itu menjadi penguatan di Musrembang Kecamatan Pulau Moti,” pungkas Rizal. (udi/tan)
