TERNATE, NUANSA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, menonaktifkan Kepala SMK Negeri 1 Kota Ternate, Nurdjana Tahir, dari jabatannya. Kini jabatan tersebut digantikan oleh Makmur sebagai pelaksana harian (Plh).
Makmur mengatakan, kehadirannya merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh Disdikbud Malut untuk meminimalisir konflik internal yang terjadi di SMK Negeri 1 Kota Ternate.
Sehingga itu, selain mencari problem yang sebenarnya terjadi di sekolah, tugas utamanya yaitu membangun rekonsiliasi para guru dan kepala sekolah yang terindikasi ada konflik internal hingga berkahir pada siswa mogok belajar beberapa waktu lalu.
“Saya ditugaskan untuk menjamin sekolah tetap aman, dan itu sudah disepakati bersama para dewan guru. Tentunya, kita berupaya menjamin kondisi pembelajaran kembali normal. Karena seluruh permasalahan yang ada sudah diserahkan ke Inspektorat untuk melakukan audit kinerja,” kata Makmur kepada Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (14/2).
Dalam ketentuan Plh, tidak menggugurkan pejabat defenitif. Hanya saja, kondisi sekolah tidak dalam keadaan baik, maka sudah tentu memungkinkan intervensi pejabat di atasnya, yakni kepala dinas.
“Wakasek dan ketua-ketua jurusan dikembalikan seperti semula dan ditugaskan mengondusifkan pembelajaran serta mengawal proses persiapan pelaksanaan ujian, sehingga bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Malut, Mustamin Hamzah, menuturkan bahwa pihaknya turut prihatin atas permasalahan yang terjadi di SMKN 1 Ternate. Untuk itu, ia menaruh harapan agar Dikbud secepatnya mengambil langkah-langkah antisipatif, karena sudah mengganggu proses pendidikan di sekolah tersebut.
“Kejadian antara guru dan kepala sekolah tentunya siswa ikut terlibat, dan kita harus bijak melihat itu semua. Hal-hal yang patut kita prihatin, terganggunya proses belajar mengajar dan ini secepatnya dibijaki Dikbud,” tegasnya.
Menurutnya, langkah dinas menurunkan SMKN 1 Ternate merupakan tindakan yang tepat. Sebab dengan begitu, aktivitas belajar mengajar dapat berjalan maksimal. Apalagi sekarang sekolah diperhadapkan dengan ujian.
“Saya kira dinamika sudah terjadi begitu ya, karena ini menganggu proses belajar mengajar tugas dari guru-guru, maka satu langkah yang diambil dinas saya kira itu juga tepat,” tandasnya.
Sekadar diketahui, Nurdjana dinonaktifkan lantaran dinilai kurang mampu menyelesaikan konflik yang terjadi diinternal sekolah, sehingga memicu para siswanya melakukan demo. Berdasarkan informasi yang diterima, Nurdjana diduga melarang siswa-siswinya untuk menggunakan fasilitas sekolah, seperti peralatan olahraga, AC, CCTV, dan lainnya. Padahal ia kerap mendesak kepadapara guru untuk menagih SPP. (ano/tan)