TERNATE, NUANSA – Komisi III DPRD Kota Ternate berencana memanggil tiga instansi teknis, yakni Dinas PUPR, tim teknis dan Bappelitbangda Kota Ternate, terkait penambahan anggaran pembangunan Dermaga Hiri senilai Rp10 miliar.
“Pemkot harus memikirkan kembali karena di perencanaan awal, pembangunan itu kurang lebih Rp10 miliar, kemudian sekarang ini terjadi perubahan. Padahal ditargetkan tahun 2023 ini sudah diselesaikan oleh pemerintah dengan lanjutan pekerjaan senilai Rp2,2 miliar tuntas,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Fahri Badar, Senin (27/2).
Itu artinya, kata dia, dari tahun 2021 sudah dianggarkan Rp300 juta dan di tahun 2022 dengan pagu anggaran kurang lebih Rp2,8 miliar, sehingga kalau dijumlahkan baru diangka kurang lebih Rp5,4 miliar.
“Berarti ini sudah bergeser pada perencanaan awal. Masyarakat Pulau Hiri bukan meragukan perubahan nilai, tetapi yang mereka ragukan adalah perencanaan awal breakwater (pemecah gelombang) dengan sistem tetrapod harus lurus. Namun perubahan tata letak itu lari ke utara dan di posisi tengah itu kosong, otomatis ketika musim gelombang sangat mengancam,” jelasnya.
Kata dia, masyarakat Hiri menaruh harapan dan dukungan dari DPRD untuk kembali ke desain awal, namun anggaran yang ditambahkan Rp2,2 tahun 2023 tidak cukup, sehingga harus ditambah Rp5 miliar.
“Untuk itu, lewat Komisi III dan banggar terkait penambahan anggaran mestinya ada dukungan dari DPRD, sehingga kami akan memanggil tiga instansi ini untuk mempertanyakan masalah redesain perubahan, apakah menjamin ketika konstruksi selesai dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal atau tidak jika berpengaruh pada gelombang nanti,” imbuhnya.
Politisi PPP itu mengaku, kalau tidak menjamin, maka kembali ke desain awal otomatis konsekuensinya ada penambahan anggaran.
“Kalau ada penambahan (anggaran), dibutuhkan berapa lagi. Ini nanti rapat resmi dengan mereka. Kemudian setelah pemerintah menyurat ke DPRD, maka akan dibahas lewat banggar,” ucapnya.
“Saya pernah sampaikan ke Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, berdasarkan kunjungan kami Komisi III di lapangan, ternyata breakwater Dermaga Hiri ada perubahan nilai, menjamin nggak masalah itu,” sambungnya.
Begitu disampaikan, Wali Kota menyatakan sudah dihitung oleh tim teknis, meski desainnya bagus, tetapi saat musim ombak tidak bisa dimanfaatkan. Tentu ini sangat rugi karena desain tidak maksimal.
“Dengan ikhtiar kami bahwa jumlah alokasi anggaran Rp5,4 miliar itu apakah mengantispasi gelombang. Pemerintah masih pikirkan untuk kembali ke desain awal dengan menunggu hasil kajian dari tim teknis,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi keuangan sudah terbatas. Meski begitu, jika menyangkut pembangunan dan kepentingan masyarakat Hiri, Pemkot harus pikirkan itu. Sebab, pada prinsipnya DPRD tetap menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Nanti rapat forum banggar baru dirasionalkan bahwa ini hal yang urgen untuk ditambahkan anggaran,” pungkasnya. (udi/tan)
