JAILOLO, NUANSA – Anggaran pekerjaan ruas jalan Kedi-Jangailulu, Kabupaten Halmahera Barat, yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 kembali disorot Komisi III DPRD Halbar. Itu setelah Komisi III kembali meninjau proyek di lokasi tersebut pada 16 Februari 2023.
Dalam tinjauan itu terkesan ada kejanggalan, bahkan Komisi III menilai Pemkab Halbar tidak terbuka soal anggaran. Karena itu, wakil rakyat ini meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara untuk mengaudit.
“Ruas jalan kurang lebih 1,5 kilometer dari pelabuhan Kedi sampai pertigaan itu bersumber dari anggaran PEN atau DAU? Karena kalau bicara anggaran PEN itu belum ada pekerjaan yang di-hotmix,” ujar anggota Komisi III DPRD Halbar, Asdian Taluke, Jumat (3/3).
Politisi Partai Gerindra itu meminta kepada pihak rekanan untuk lebih fokus dan serius dalam menyelesaikan proyek tersebut. Sebab ruas jalan yang dianggarkan kurang lebih Rp19 miliar sekian dari dana PEN itu dikerjakan asal-asalan. Namun begitu, ia mengaku dalam kondisi hujan saat disirtu, materialnya pasti terbawa banjir.
“Tahapan pekerjaan ini belum ada sirtu menyeluruh sesuai dengan pantauan saya. Apalagi ini sudah mengalami keterlambatan. Pertanyaannya, apakah dari pihak ketiga bayar dendanya atau tidak? Untuk itu, saya meminta BPK atau Inspektorat untuk mengaudit,” tegasnya.
Bukan hanya itu, ruas jalan Kedi-Jangailulu sepanjang 20 kilometer, baru sekitar 5 kilometer yang dikerjakan, bahkan kualitas sirtunya tidak bagus. Sehingga itu, ia meminta agar sirtunya dikerjakan dengan baik dan tidak asal-asalan, karena anggaran miliaran rupiah itu terbilang cukup fantastis.
“Jadi masyarakat di Loloda itu minta agar pekerjaan jalan kedi-Goin dan Kedi-Jangailulu itu harus cepat diselesaikan. Kenapa anggarannya sudah ada tapi masyarakat Loloda tidak menikmati jalan secara utuh,” tandasnya. (adi/tan)
