TERNATE, NUANSA – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) VII KNPI Maluku Utara, satu persatu figur mulai bermunculan. Sukri Ali, salah satu pengurus DPD KNPI Malut mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketua.
“Sikap ini muncul atas dasar tanggung jawab dan kesadaran, karena ini soal kepemudaan kita di Maluku Utara. Oleh karena itu, sudah berbagai macam komunikasi yang dilakukan dengan banyak pihak dan sudah merespons baik,” ujar Sukri dalam jumpa pers, di Kedai Sabeba Ternate, Jumat (3/3).
“Alasan saya maju Ketua DPD KNPI Malut ini bukan sekadar dukungan dari banyak pihak, tapi soal kesadaran memimpin. Kesadaran tanggung jawab saya bisa memberikan kontribusi terhadap kepemudaan kita di Malut. Karena saya melihat memang ada dinamika yang luar biasa antara kepemudaan wilayah Maluku Utara,” tambahnya.
Anggota Komisi III DPRD Malut itu mengaku, akhir-akhir ini ada dualisme. Kemudian tingkat kesolidaritas mungkin sedikit bergulas karena berbagai macam kepentingan, sehingga maju di KNPI ini mengingatkan dalam rangka ada upaya-upaya konsolidasi untuk menyatukan minimal satu persepsi kepemudaan.
Kemudian, posisi bargaining hari ini terkesan lemah, sebab tidak punya posisi tawar yang kuat karena banyak problem yang dihadapi, seperti dualisme tersebut. Selain itu, tidak punya desain pemikiran dan isu bersama agar menjadi posisi tawar.
“Misalnya daerah kita Maluku Utara daerah pertambangan, investasi besar-besaran dengan nilai triliun itu bahkan tidak punya peran yang kuat seperti isu ketenagakerjaan, kecelakaan dan marak kerusakan lingkungan,” tuturnya.
Menurut dia, minimal harus bisa memberikan kontribusi terhadap problem ini. Kemudian bisa menawarkan formulasi-formulasi pemikiran dalam keputusan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah, lalu bisa mewakili kepentingan publik secara kolektif.
“Saya sebagai anggota DPRD Maluku Utara, ada banyak kebijakan yang kami putuskan dan memang belum memenuhi aspek kebutuhan mendasar, mengingat informasi-informasi yang didapat terbatas,” tukasnya.
Karena itu, melalui wadah instrumen ini penting untuk menjadi jembatan agar disodorkan isu-isu ke pemerintah, lalu diputuskan oleh pemerintah daerah. Kemudian setiap kebijakan harus lahir di akar rumput, kelompok kepentingan dan stakeholder di Maluku Utara.
“Ini harus dimediasi supaya KNPI menjadi corong penting untuk menjembatani kebutuhan publik yang belum dieksekusi oleh pemerintah. Jadi hampir sebagian besar DPD kabupaten/kota, organisasi cipayung, NU dan sayap partai sudah dikomunikasikan, dan Insyallah mereka siap dukung. Tinggal menunggu waktunya mengeluarkan rekomendasi, setelah itu dalam waktu dekat kami akan mendaftar,” pungkasnya. (udi/tan)
