SANANA, NUANSA – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSRS) di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2022 bermasalah. Proyek pembangunan 139 rumah kumuh yang melekat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kepulauan Sula dengan anggaran sebesar Rp6,9 miliar itu tampak terbengkalai.
Spesifikasi rumah program BSPS berukuran rata-rata 6×7 dengan nilai anggaran per satu unit rumah sebesar Rp50 juta. Bahkan anggaran tersebut diduga sudah dicairkan. Namun begitu, pekerjaan di lapangan belum tuntas 100 persen.
Informasi yang dihimpun Nuansa Media Grup (NMG) di lapangan, 139 unit rumah itu tersebar di 8 desa di Kepulauan Sula, di antaranya Desa Mangoli dan Desa Jeri, Kecamatan Mangoli Tengah, masing-masing 17 unit rumah.
Sementara di Kecamatan Sanana tepatnya di Desa Waihama 17 unit rumah dan Desa Umaloya 18 unit rumah. Di Kecamatan Sulabesi Tengah tepatnya di Desa Waiman 17 rumah dan Desa Fatiba 17 Unit Rumah. Ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022. Sedangkan untuk Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat 17 unit rumah dan Desa Fuata, Kecamatan Sulabesi Selatan 20 unit rumah. Masing-masing bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2022.
Kadis Perkimtan Sula, Rahmat Fataruba, saat dikonfirmasi enggan berkomentar dan justru meminta wartawan agar mengonfirmasi langsung ke Kabid Perumahan Disperkimtan Sula, Safidin Umamit. Namun Safidin saat dikonfirmasi terpisah, mengaku hanya menunggu perintah atasan dalam hal ini Kabid Disperkimtan.
“Saya tetap menunggu perintah kepala dinas secara langsung, baru bisa ketemu dengan wartawan, karena saya masih ada atasan. Ini etika birokrasi jadi saya tidak bisa ambil tindakan sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan atasan, karena itu sama dengan saya melawan aturan birokrasi,” timpalnya. (ish/tan)
