Daerah  

Viral! Pendeta Demianus Ajak GMIH Dukung Benny Laos dalam Pilgub Malut    

Demianus Ice.

TOBELO, NUANSA – Pendeta Demianus Ice mengajak kepada warga Sinode Gereja Masehi Injil Halmahera (GMIH) Maluku Utara, untuk mendukung bakal calon Benny Laos dalam pemilihan gubernur (pilgub) Malut, viral di media sosial. Video tersebut menuai kritikan publik.

Pernyataan Ketum BPHS GMIH Malut tersebut terekam video ketika hadir memberikan sambutan dalam acara peresmian atau menggembalakan jemaat GMIH Tiberias Loloro, wilayah pelayanan Morotai Selatan Barat, pada 5 Maret 2023.

Bahkan secara terang-terangan, ia mengajak agar warga GMIH tetap solid memberikan dukungan jika Benny Laos berhasil lolos sebagai calon gubernur (cagub) Malut pada momentum politik tahun 2024 mendatang.

“Saya mengingatkan, calon gubernur kita kan ada banyak. Kita juga belum tahu siapa saja yang lolos calon gubernur, tetapi jika Benny Laos lolos sebagai calon Gubernur, torang (kami, red) di sini tidak boleh kemana-mana. GMIH ada di mana- mana, tapi tidak boleh keman- mana kalau ada figur kita yang lolos (Benny Laos),” serunya dalam video berdurasi 27 detik itu.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Kao Barat di Sulawesi Utara (IPMKB-SULUT), Selpianus Balisosa, menilai turunnya pendeta ke politik praktis justru dapat menimbulkan kegaduhan baru dalam masyarakat. Karena itu, sebagai pemuka agama, Demianus seharusnya tidak terjun ke dalam politik praktis jelang pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang.

“Apalagi seorang pendeta secara terang – terangan mendukung salah satu calon agar menang dalam pemilu 2024,” tegas Doni yang juga selaku aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Komisariat UNPI Manado, Selasa (7/3).

Selain itu, menurut dia, Demianus semestinya memberikan pencerahan keumatan yang bisa menjaga kedamaian dan ketertiban masyarakat jelang Pemilu 2024, bukan “bermain politik”.

“Sikapnya kurang bijak. Kalau mengajak umat untuk menjaga ketertiban pemilu 2024, itu boleh saja. Ini kan mengajak umat berpolitik, pastilah melanggar secara teologis, apalagi pendeta adalah jabatan pelayanan yang ‘khusus’,” pungkasnya. (fnc/tan)