TERNATE, NUANSA – Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara, menggelar Diskusi Kelompok Terumpun (DKT) terkait Revitalisasi 5 bahasa daerah tahun 2023.
Diskusi ini sebagai upaya menyiapkan silabus dan materi pembelajaran berjenjang berupa materi praktisi terkait metode, teknik dan media pembelajaran bahasa daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Bahasa Malut, Dr. Arie Andrasyah Isa, menyampaikan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah meluncurkan program merdeka belajar edisi ke 17 terkait revitalisasi bahasa daerah di 12 provinsi pada 22 Februari 2022. Maluku Utara termasuk salah satu provinsi yang menjadi target program tersebut.
“Kantor Bahasa Malut pada tahun 2022 telah merevitalisasi empat bahasa daerah, yaitu bahasa Ternate, Tobelo, Makian dan bahasa Sula. Kemudian tahun 2023 ini ditambahkan satu bahasa daerah lain, yakni bahasa Sahu di Kabupaten Halmahera Barat,” ucap Arie, Rabu (8/3).
Menurut Arie, pelaksanaan kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini juga dibutuhkan serangkaian kegiatan agar dapat berjalan lancar dan sesuai target yang diinginkan. Salah satu dari rangkaian kegiatan revitalisasi itu adalah Diskusi Kelompok Terumpun (DKT).
“Kegiatan DKT ini akan dijadikan sebagai media untuk menyusun kriteria penilaian di setiap jenis mata lomba Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) di tingkat kabupaten/kota,” jelasnya.
Sementara, Ketua Panitia Diskusi Damaz Aristy Sisvareza menambahkan, kegiatan DKT ini digelar selama tiga hari. Ini bagian dari lanjutkan kegiatan sebelumnya, yakni rapat koordinasi revitalisasi bahasa daerah di Maluku Utara.
“Jadi yang dilibatkan itu para akademisi, budayawan dan para penyusun kurikulum untuk menyiapkan modul pembelajaran bahasa daerah di setiap sekolah di kabupaten/kota,” terangnya.
Kata dia, kegiatan seperti ini tidak hanya dilaksanakan dalam tiga hari, sebab tidak akan mencapai target yang diinginkan. Namun, akan disederhanakan bahwa diskusi ini tujuannya menyiapkan beberapa hal menyangkut pembelajaran bahasa daerah.
“Saat ini kan baru Kota Ternate yang menerapkan kurikulum pembelajaran bahasa daerah di setiap sekolah, sehingga kita libatkan dinas terkait untuk memberikan pelatihan kepada perwakilan dari kabupaten/kota lain agar mereka juga melakukan hal yang sama,” tutupnya. (udi/tan)