JAILOLO, NUANSA – Front OKP Halmahera Barat yang terdiri dari GMKI, GMNI dan LMND Halbar menggelar aksi di depan kantor Bupati Halbar, Jumat (5/5). Aksi tersebut mendesak Bupati Halbar, James Uang, untuk mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Abubakar A. Rajak dari jabatannya.
Salah satu koordinator aksi dari GMKI, Rorion Weno, ditemui usai melakukan orasi mengatakan, yang menjadi permasalahan saat ruas jalan Sasur Goro-Goro di masa Bupati James Uang dianggarkan dari peningkatan jalan dari sirtu ke hotmix.
“Tapi dari kacamata kami yang terjadi di lapangan sampai saat ini hanya sebatas sirtu, belum ada hotmix dengan anggaran sebesar Rp2,8 miliar sepanjang 8 kilometer yang bersumber dari DAU tahun 2022,” ujarnya.
Menurutnya, terkait proyek yang bersumber dari dana PEN seperti jalan Goin-Kedi, pihaknya sudah melakukan peninjauan di lapangan.
“kami sudah meninjau dan kami menilai bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak sesuai. Kualitas jalan Goin-Kedi itu tidak bagus ada yang sudah hancur,” jelas Rorion.
“Jadi kami minta Bupati James copot Kadis PUPR Halbar, dan juga evaluasi kontraktor proyek PEN, yang mengalami keterlambatan pekerjaan,” tambahnya.
Rorion menyebut, yang ditemukan pihaknya itu jalan Sasur Goro-Goro yang bersumber dari DAU, dan juga ruas jalan Goin-Kedi serta gedung Jailolo Convention Center (JCC) yang dianggarkan dari PEN belum selesai 100 persen.
Selain itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) FTJ dengan pagu anggaran Rp19,8 miliar itu pun belum rampung.
“Jadi itu menurut kami bermasalah, belum ada alasan pasti apa yang menjadi permasalahan hingga saat ini belum juga rampung. Padahal proyek PEN itu sudah harus selesai pada bulan Desember 2022, tapi lagi-lagi dilakukan adendum sampai bulan Mei 2023,” kesalnya. (adi/tan)
