JAILOLO, NUANSA – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jailolo, menilai tim panitia khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Halmahera Barat dalam menelusuri Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Halbar tahun 2022 hanyalah formalitas.
“Kami menilai Pansus yang dibentuk oleh DPRD Halbar itu hanya sekadar formalitas untuk mengambil hati masyarakat, tetapi tidak ada kerja yang maksimal,” kata Ketua GMKI Cabang Jailolo, Rorion Wenno, Senin (8/5).
Karena itu, pihaknya meminta tim Pansus DPRD harus transparansi data yang menjadi temuan Pansus itu sendiri. Jika pihaknya mengantongi data adanya temuan terkait dana PEN, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
“Jadi kami minta Pansus DPRD kerja lebih maksimal, jika adanya temuan Pansus yang diduga bermasalah dalam LKPJ Bupati tahun 2022, maka kami mendorong agar DPRD rekomendasi ke penegak hukum,” tegasnya. (adi/tan)
