TERNATE, NUANSA – Penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhitung dari Januari sampai Mei 2023 mencapai 100 persen. Hal ini menandakan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) melayani semua OPD.
Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya, menjelaskan serapan anggaran periode Januari hingga Mei 2023 ini berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah selama lima bulan di awal tahun 2023 ini sebanyak 23 persen. Sehingga, dengan pendapatan daerah itu Pemprov Malut dapat membiayai berbagai kegiatan pemerintahan yang tersebar di seluruh OPD.
”Penyerapan anggaran yang kita lakukan saat ini disesuaikan dengan penerimaan daerah yang masuk ke kas daerah,” ujar Purbaya kepada wartawan, Minggu (11/6).
Menurut dia, setiap permintaan dana dari OPD, BPKAD selalu melayani dengan baik, terutama kegiatan-kegiatan yang prioritas. Namun, apabila ada permintaan yang besar dari OPD belum dapat direalisasikan, itu karena disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
”Ini membuktikan bahwa BPKAD punya komitmen melayani semua OPD. Ada beberapa belanja OPD yang belum bisa direalisasikan, karena penerimaan daerah belum maksimal,” jelasnya.
BPKAD, kata dia, prinsipnya sangat mensupport Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Malut untuk terus memaksimalkan sektor pendapatan. Bapenda juga dianggap cukup maksimal dalam menggenjot pendapatan di sektor pajak daerah.
Selain Bapenda, Purbaya berharap, OPD lainnya yang punya sektor pendapatan dapat berkolaborasi dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan PAD. Sehingga target pendapatan daerah bisa tercapai. (ano/tan)
