TERNATE, NUANSA – Progres proyek fisik di Kota Ternate pada semester pertama, terbilang lambat. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Ternate dengan Dinas PUPR, Senin (19/6).
Anggota Komisi III DPRD Ternate, Junaidi Bachruddin, mengatakan pihaknya menggelar rapat evaluasi terhadap progres pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR semester pertama terhitung sejak Januari-Juni 2023.
Dari empat bidang Dinas PUPR, menurut Junaidi, rata-rata mengalami keterlambatan. Sehingga progres pekerjaan fisik dan keuangannya masih sangat terlambat presentasinya.
“Maka dari itu, Komisi III DPRD minta Dinas PUPR Kota Ternate agar percepat progres pelaksanaan kegiatan. Karena ini sudah memasuki akhir semester pertama tahun 2023,” ujarnya.
Junaidi bilang, PUPR secara terbuka menyatakan faktor yang menjadi kendala adalah masih kekurangan SDM di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Maka dari itu, harus diperhatikan oleh pemerintah agar ada penambahan tenaga penguatan Pokja di ULP. Sehingga pengadaan barang dan jasa bisa diimbangi di ULP,” ucapnya.
Di sisi lain, Komisi III DPRD juga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan Dermaga Hiri di Kelurahan Sulamadaha. Komisi III menemukan ada redesain penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi di lapangan dan penyesuaian beberapa komponen kegiatan dari tim ahli yang dipakai oleh Pemerintah Kota Ternate.
“Dermaga Hiri kalau seluruhnya digunakan tetrapod sebagai pemecah gelombang, memang biayanya agak besar,” tuturnya.
“Ada juga soal jalan lingkar Moti, yang tinggal satu ruas jalan antara Tadenas dan Moti Kota itu belum di lapis penetrasi macadam (Lapen). Sehingga kita berharap agar di tahun ini bisa diselesaikan,” sambungnya.
Lebih lanjut, politikus Demokrat itu menambahkan, terkait terminal penumpang Gamalama, master plan-nya didesain oleh Dinas PUPR. Sehingga yang sudah dibuat dalam master plan, sudah termasuk menghitung potensi dan permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari.
Sehingga, kata Junaidi, struktur bangunan yang sudah dibuat harus dipatuhi dan diindahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate, sebagai pengelola kawasan Terminal Gamalama.
“Jangan lagi ada penambahan komponen-komponen bangunan di kawasan terminal, di luar yang sudah termuat dalam master plan. Karena nanti mengurangi fungsi dan peruntukkan ruang terminal,” tuturnya.
Hal ini tentunya akan mengurangi atau mempersempit area parkir dan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan di area terminal. Termasuk pembangunan lapak di sisi Selatan Terminal. Karena itu, harus konsisten dengan perencanaan master plan yang sudah dibuat diawal oleh Dinas PUPR.
Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M Nur Taib, mengaku dalam rapat tersebut Komisi III DPRD Ternate mempertanyakan progres pelaksanaan kegiatan yang masih kecil, padahal sudah memasuki Minggu ketiga semester pertama.
“Sebenarnya progres pelaksanaan kegiatan PUPR di semester satu tahun berjalan 2023 ini bersamaan dengan kegiatan konsultan perencanaan, yang dilaksanakan di tahun yang sama. Sehingga itulah yang menjadi kendala pertama di Dinas PUPR,” timpal Rus’an.
Ia pun mengaku, memang kegiatan konsultan perencanaan seharusnya dilaksanakan di tahun sebelumnya 2022. Namun di tahun 2023, pihaknya fokus pada pelaksanaan program fisik sambil mempersiapkan perencanaan program di tahun 2024.
Mantan Kabalai Sulut itu menyebut, kendala kedua adalah proses pelelangan paket pekerjaan fisik cukup lama di ULP dan memang masih kekurangan SDM.
“Misalnya tenaga Pokja di ULP itu sangat kurang dan hal itu kita sampaikan terus terang ke Komisi III untuk dijadikan catatan, guna mereka menyampaikan ke pemerintah, agar bisa menambah jumlah SDM Pokja di ULP,” ujarnya.
Ia menambahkan, seharusnya dengan memasuki minggu ketiga semester pertama, paling kurang progres pelaksanaan kegiatan sudah di atas 40 persen. Bahkan Komisi III pun mempertanyakan progres pekerjaan Dermaga Hiri.
“Maka kita sampaikan pekerjaan Dermaga Hiri rencana kontrak 21 Juli 2023 yang saat ini dalam proses pelelangan di ULP sesuai schedule kontraknya,” tutup Rus’an. (udi/tan)
