TERNATE, NUANSA – Hingga akhir semester pertama 2023, tender proyek Pemerintah Kota Ternate masih terbilang lambat. Hal itu menyita perhatian Komisi III DPRD Kota Ternate. Atas dasar itu, Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, angkat bicara.
Tauhid pun meminta OPD teknis dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kota Ternate untuk mempercepat tender sejumlah proyek fisik.
“Saya tidak tahu apa hambatannya terkait teknis yang diterima oleh ULP, tapi saya yakin progres harus diikuti sesuai aturan yang ada. Karena bisa saja keterlambatan itu bersifat teknis,” ujar Tauhid saat diwawancarai wartawan, Jumat (23/6).
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh OPD saat penyiapan tender. Kemudian terkait kekurangan SDM, kata dia, bisa diatasi. Ia pun berharap tahun depan bisa dipenuhi secara keseluruhan.
“Tapi tim yang ada sementara ini mampu, walaupun tersendat lantaran jumlah Pokja terbatas. Untuk itu, tahun depan akan ditambah Pokja, dan itu tetap mendukung khususnya tenaga jabatan fungsional,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala ULP M Ghazali, mengaku sejumlah paket kegiatan fisik di Kota Ternate telah masuk dalam tahapan proses tender.
“Untuk progres kegiatan fisik sementara dalam proses. Hari ini estimasi paket sudah banyak, namun presentasi belum bisa memastikan tapi langkah-langkah percepatan DAK termasuk Pelabuhan Hiri juga sudah tayang,” kata Ghazali.
Selain itu, untuk pembangunan jembatan di Kecamatan Pulau Batang Dua, kata dia, sudah ditenderkan. Proyek jalan pun sementara review, baik di Mayau maupun Tifure, dengan masing-masing anggaran senilai Rp9,6 miliar. Begitu pula dengan pembangunan talut di Kecamatan Pulau Moti, yang saat ini masuk dalam tahapan proses tender.
“Kita kendala karena terbatas hanya I Pokja, makanya ada program-program yang didorong terutama usulan ke Pak Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, untuk percepat SDM supaya ke depannya SDM tersedia. Sehingga dibuat II Pokja agar tidak terlalu lama penginputan,” ujarnya.
Ghazali pun mengaku, untuk saat ini di ULP masih normal, karena menjadi faktor keterlambatan itu ketika dikirim ke OPD terkait, ada perubahan-perubahan yang disesuaikan terutama TKDN.
“Kalau dulu bebas, sekarang harus prioritas menggunakan itu. Sedangkan program fisik untuk Dinas PUPR hampir semua 50 persen sudah jalan,” jelasnya.
“Kemudian di ULP harus ada sertifikasi terkait badan Pokjanya. Insyaallah perubahan ini akan didorong untuk penguatan SDM, paling tidak Kota Ternate punya dua Pokja. Selain itu, hambatan utama juga di OPD dalam ketersediaan SDM, karena buat paket ini bukan asal bikin, harus orang yang paham pernah ikut Diklat, semua itu ada aturan main,” tambahnya.
Meski begitu, pihaknya bakal mempercepat terutama DAK yang dioptimalkan, sehingga pada 21 Juli harus kontrak tahap pertama, dan kegiatan DAU pun tidak diabaikan.
“Jadi kalau paket sudah jalan, berarti menimbulkan aset karena kewajiban pemerintah kota membayar sudah tercatat nilai sekian. Di lain sisi, dinas pendidikan dalam Minggu ini sudah tayang, karena diprioritaskan DAK-nya apalagi daerah terluar. Kalau pulau Ternate sebagian besar sudah jalan,” terangnya.
“Kegiatan fisik yang sudah jalan itu Kantor Polres, POM dan pembuatan talut di Kastela. Sekarang yang belum tender tinggal Taman Nukila, Ornamen City Branding dan residen yang itu akan ditayangkan,” sambungnya mengakhiri. (udi/tan)
